SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) bakal mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam  gratis bagi pelajar SD dan SMP. Anggaran sebesar Rp 12 miliar bakal diajukan untuk merealisasikan program tersebut yang rencananya bakal diakomodir dalam APBD perubahan tahun ini.

Bupati Kotim Supian Hadi mengatakan, program pemberian seragam dan alat sekolah untuk siswa SD dan SMP di Kotim tersebut akan direalisasikan akhir tahun ini. Hal tersebut memang ingin dilakukan sejak lama, namun karena banyak program kerja lain yang harus diselesaikan, sehingga baru direalisasikan.

”Paling tidak membantu orang tua meringakan beban mereka untuk biaya pendidikan. Terutama masyarakat tidak mampu. Hal ini pasti akan sangat membantu. Anggaran yang diusulkan sekitar Rp 12 miliar dan sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan Ketua Tim Anggaran," kata Supian, Selasa (9/7).

Supian menuturkan, hal tersebut termasuk program prioritas yang akan direalisaikan. Selain itu, ada pula pembenahan infrastruktur jalan dan gang di dalam kota yang juga prioritas dalam APBD P tahun ini.

”Saya berharap nantinya setelah diajukan dan dibahas di DPRD, pihaknya menyetujui hal ini, karena penting untuk membantu masyarakat," katanya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun sepakat seluruh peserta didik di bangku SD dan SMP di Kotim mendapatkan baju seragam gratis. Apalagi belakangan ini persoalan baju seragam jadi perdebatan di kalangan orang tua dan wali murid. Untuk membeli seragam, sejumlah orang tua murid harus mencari pinjaman uang.

”Saya sepakat seluruh siswa SD dan SMP harus mendapatkan seragam gratis, tapi program itu tidak pernah diusulkan dari kepala daerah itu sendiri. Kalau tahun ini mereka minta anggaran untuk itu, akan kami penuhi,” kata Rimbun.

Selama ini pihaknya menunggu gebrakan seperti itu dari Pemkab Kotim. Dia berharap hal tersebut tak hanya sekadar wacana. Pasalnya, pemkab selama ini dinilai terkesan banyak melempar wacana, namun dalam pelaksanaan cenderung terlupakan.

”Program seragam gratis memang tidak pernah diprogramkan dan baru ini saja ada wacana pembagian seragam gratis,” kata dia.

Rimbun menegaskan, untuk program itu, anggaran sebesar Rp 25 miliar pun akan disanggupi. ”Komisi III pasti setuju. Jangankan Rp 12 miliar, Rp 25 miliar pun untuk keperluaan yang riil dan menyentuh masyarakat kami setuju, karena itu adalah uangnya masyarakat juga dan wajar mereka mendapatkan bagian di situ,” ujarnya.

Rimbun berharap tidak ada pihak yang mempolitisir persoalan itu karena pihaknya mendukung penuh. Bahkan, menurutnya, dalam APBD P 2019 ada anggaran sekitar Rp 280 miliar yang bisa dimanfaatkan, meski Pemkab Kotim sudah mengatakan Rp 200 miliar itu akan difokuskan untuk pembayaran multiyears.

”Pembayaran multiyears tak bisa di APBD perubahan. Kan MoU hingga 2020 dalam APBD murni. Karena itu di perubahan fokus untuk pembiayaan sektor lain di luar proyek multiyears,” tandasnya. (ang/dc/ign)