SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) akan mengkaji siswa yang akan menjadi sasaran program pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Dinas Pendidikan Kotim bakal melakukan pendataan untuk mengetahui kriteria siswa yang berhak menerima bantuan tersebut.

”Kami akan minta data dari pihak sekolah agar tidak salah jumlah perempuan dan jumlah siswa laki-laki,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kotim Suparmadi.

Suparmadi menuturkan, program seragam gratis tidak akan menjadi mubazir apabila diberikan kepada siswa/siswi yang tepat sasaran. ”Artinya, kriterianya kami sampaikan. Siswa yang tidak mampu itu kategorinya seperti apa. Kalau yang membeli seragam, berarti dia mampu,” ujarnya.

Dia memastikan bantuan seragam gratis itu hanya bagi siswa yang benar-benar memerlukan. Pemkab tak bisa mengakomodir semua siswa karena keterbatasan anggaran.

”Kalau kami bantu untuk semua orang, belum tentu dia menyukai bantuan yang diberikan dan justru akan mubazir, sehingga kami akan memberikan kepada orang yang benar-benar memerlukan,” katanya.

Terpisah, Kepala SDN 6 MB Hulu Sajuri menyambut baik program tersebut. Hanya saja, menurutnya, kebutuhan riil sekolah perlu dirumuskan bersama agar jangan sampai pemerintah bilang gratis, tapi standar biaya sekolah kurang mencukupi.

”Dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Baik orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Rissa, mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp 310 ribu untuk anak perempuannya yang baru masuk di tahun ajaran 2019/2020. Dana sebesar itu hanya untuk satu set seragam merah putih dan seragam pramuka.

”Karena anak saya kecil, jadi belinya ukuran yang paling kecil. Harga seragam tergantung ukuran juga,” ujar Rissa.

Untuk seragam batik Kalteng, Rissa mengeluarkan dana sebesar Rp 220 ribu, seragam batik Kotim Rp 100 ribu, dan baju olahraga sebesar Rp 150 ribu. Kemudian, kaos kaki putih dengan label sekolah Rp 25 ribu dan kaos kaki hitam untuk pramuka sebesar Rp 15 ribu.

Rissa menyambut baik apabila Pemkab Kotim merealisasikan program seragam dan perlengkapan sekolah gratis. Hal itu dinilai akan membantu sebagian besar orang tua yang tak mampu. Namun, menurutnya, program itu akan mubazir apabila dilaksanakan akhir tahun, karena pelajar sudah memiliki baju seragam.

Pengamat kebijakan publik di Kotim Muhammad Gumarang menilai, program itu terkesan tergesa-gesa. Karena itu, sebaiknya ditunda untuk awal tahun ajaran baru mendatang daripada  dipaksakan dalam APBD perubahan tahun ini.

”Memang sisi mata wali murid hal itu memang sudah terlambat. Pasalnya, siswa sudah masuk semua dan orang tua terlanjur membeli seragam untuk anak-anaknya,” kata Gumarang.

Menurut Gumarang, pengadaan seragam gratis itu tidak terencana dengan baik. Mestinya, apabila terencana, pembagian dilakukan sejak awal tahun ajaran, sebelum wali murid membeli sendiri. Karena itu, program tersebut layak ditunda dan dianggarkan dalam APBD murni 2020 mendatang.

Dia juga menilai kebijakan itu bernuansa politis. ”Kebijakan itu memang kental nuansa politiknya. Apalagi ini menjelang akhir jabatan kepala daerah dan menjelang pilkada. Bisa dikatakan hanya pencitraan saja,” kata Gumarang.

Gumarang berharap DPRD Kotim tidak asal menyetujui usulan itu. Sebab, dari asas manfaat sudah bisa dikatakan tidak mendesak lagi, karena semua wali murid sudah terlanjur membeli seragam baru.

”DPRD harus cermat, jangan terjebak dalam kebijakan ini. Banyak hal yang masih bisa dibantu di sektor pendidikan, bukan hanya urusan seragam saja,” katanya.

Meski demikian, Gumarang mengapresiasi kepedulian Pemkab Kotim, terlepas dari motif kebijakan yang terkesan tergesa-gesa tersebut. ”Saya aplaus kebijakan ini kalau memang direalisasikan, karena ini kebijakan yang dianggap promasyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Kotim Halikinnor mengatakan, akan merealisasikan program pengadaan seragam gratis untuk siswa SD tahun ini. Tak hanya seragam, perlengkapan sekolah lainnya juga rencananya akan dibagikan gratis.

”Anggarannya akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2019 yang sebentar lagi akan dibahas,” kata Halikinnor, Senin (22/7).

Halikinnor menuturkan, pengadaan seragam gratis tahun ini memprioritaskan siswa sekolah dasar. Untuk 2020 mendatang baru dianggarkan sepenunhnya untuk pelajar SD dan SMP. Semua siswa SD akan mendapatkan program itu.

Seragam yang digratiskan merupakan paket lengkap, yakni seragam merah putih, olahraga, batik, dan pramuka. Selain itu, Pemkab Kotim juga akan menggratiskan sepatu dan kaos kaki. Dari perhitungan Pemkab, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 11 miliar.

”Kami usahakan untuk SD dulu sekitar Rp 9-11 miliar dan itu akan diatur melalui  peraturan bupati,” kata Halikin yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim tersebut. (yn/ang/ign)