SAMPIT – Kebakaran lahan yang di Kabupaten Kotawaringin Timur telah menghanguskan lahan sekitar seratus hektare. Selain itu, jumlah titik  panas  meningkat hingga mencapai seratus titik.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim M Yusuf usai pembahasan APBD Perubahan di DPRD Kotim. BPBD menduga lahan itu memang sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

”Kami lihat ada yang diduga sengaja dibakar oleh pemiliknya. Untuk itu sudah kami laporkan ke Polres Kotim agar diproses. Seperti apa prosesnya, ranahnya ada di mereka," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kebakaran tersebut terjadi di sekitar seratus titik dengan kejadian mencapai 30 kali. Hingga kini tim posko kebakaran hutan dan lahan terus bersiaga dan memadamkan api.

Yusuf menuturkan, untuk mengantisipasi semakin parahnya karhutla, pihaknya mengirimkan surat ke Gubernur Kalteng minta bantuan helikopter pembom air. Usulan itu direspons positif .

”Kami sudah melihat situasi yang kian berbahaya, sehingga mengajukan reposisi helikopter ke Bandara Haji Asan Sampit. Ada dua helikopter yang akan disiagakan untuk melayani Kotim dan Seruyan,” katanya.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, daerah dengan kebakaran paling parah terjadi di selatan Kotim. ”Paling banyak di dua kecamatan di Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan. Untuk ini kami juga sudah laporkan ke Dansatgas, Bupati, Kapolres, dan Dandim,” katanya.

Sementara itu, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotim tidak mengajukan penambahan anggaran. Hanya ada pergeseran mata anggaran di SOPD. Mereka masih yakin alokasi anggaran yang ada sudah mencukupi untuk penanganan karhutla di Kotim.

”Kami ada anggaran Rp 2 miliar untuk posko kebakaran hutan dan lahan, jadi tidak ajukan penambahan," kata dia.

Dana itu, lanjutnya, berasal dari beberapa anggaran yang digeser dan dibagi dengan anggaran yang ada untuk diprioritaskan khusus penanganan kebakaran. ”Ada kegiatan yang kami rasa masih belum penting dananya kami geser. Dana ini untuk penambahan makan, minum, dan operasional," ujarnya.

Dia menambahkan, apabila kebakaran hutan dan lahan makin panjang hingga Oktober 2019, pihaknya sudah mengantisipasi dengan dana biaya tak terduga di Sekretariat Daerah.

”Biaya tidak terduga ini belum terpakai. Jika kurang dana, bisa gunakan anggaran itu," katanya.

Meski demikian, melihat kondisi seperti sekarang, Komisi III DPRD Kotim meminta BPBD agar menyampaikan langsung ke mereka apabila ada penambahan. ”Apalagi jika berkaitan dengan urusan perut dan kesejahteraan, sampaikan saja. Kami memahami kondisi petugas di lapangan," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun. (ang/ign)