SAMPIT – Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin (DP2K) resmi dikukuhkan di Gedung Serbaguna Jalan HM Arsyad Sampit, Senin (5/8) malam. Melalui pengukuhan itu, optimisme terbentuknya provinsi baru pemekaran dari Kalteng akan terwujud kian menguat.
Pengukuhan Presidium DP2K dengan ketua Rahmat Nasution Hamka tersebut dilakukan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, mewakili lima bupati di wilayah Kotawaringin. Disaksikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan ratusan tokoh serta bupati dan wakil bupati dari lima kabupaten.
Hamka sempat meneteskan air mata saat Sugianto menyerahkan bendera Presidium. Kepada wartawan, dia optimistis pembentukan provinsi baru akan terwujud. Sebab, pemerintah pusat memberikan ruang untuk itu.
Menurutnya, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), sampai tahun 2025 desain besar penataan daerah telah disusun oleh pemerintah pusat. ”Itu sudah masuk dalam grand design. Jadi, berapa provinsi se-Indonesia tahun 2025, berapa kabupaten itu sudah ada dan Kotawaringin alhamdulillah sudah terakomodir. Tinggal mempersiapkan persyaratan menuju pemekaran,” katanya.
Hamka menuturkan, Provinsi Kotawaringin dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. ”Paling penting bagaimana mampu menyinergikan seluruh potensi di daerah Kotawaringin untuk mendorong kemakmuran bagi masyarakat,” tuturnya.
Terkait ibu kota provinsi, Hamka mengatakan, sudah ada kesepakatan. Tinggal menentukan titik lokasi yang tepat untuk pengembangaan wilayahnya. ”Kotim dan Kobar, juga Seruyan sebagai titik sentralnya, masih ada upaya strategis agar tiga kabupaten itu menjadi ruang lingkup pengembangan ibu kota,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Presidium DP2K Marukana menambahkan, presidium akan mempersiapkan segala persyaratan, baik secara administrasi maupun lobi. Selain itu, menyiapkan kajian akademis, surat permohonan rekomendasi usulan kepada Gubernur Kalteng, DPR RI, dan pada Presiden RI.
Dalam sambutannya, Sugianto mengatakan, luasnya wilayah Kalteng yang 1,5 kali luas Pulau Jawa merupakan tantangan besar. Melihat luasan wilayah tersebut, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi untuk percepatan pembangunan.
Sugianto mengaku telah menyampaikan usulan pemekaran tersebut pada Presiden RI Joko Widodo. Presiden meminta agar usulan tersebut segera diajukan ke pemerintah dan semua persyaratannya dilengkapi.
”Jangan dikatakan karena ada unsur politik, jangan dikatakan bahwa saya ingin jadi gubernur, tidak. Saya tidak dalam rangka itu,” tegasnya.
Alasan pemerkaran, menurut Sugianto, lebih kepada percepatan masalah infrastruktur, sumber daya manusia, pembangunan di bidang kesehatan, pelayanan kepada masyarakat, dan perekonomian.
Sugianto menambahkan, apabila dalam pidato presiden pada 16 atau 17 Agustus mengumumkan keputusan lokasi ibu kota negara pindah ke Kalimantan, khususnya ke Kalteng, tidak menutup kemungkinan pemekaran Kalteng akan terjadi dengan cepat.
”Pesan saya pada ketua presidium, harus bergerak cepat. Tempat sekretariat sudah ada. Saya akan bicara langsung dengan presiden terkait pemekaran ini,” ujarnya. (yn/ign)
