PALANGKA RAYA – AncamanPresiden RI Joko Widodo terkait pemecatan terhadap pejabat terkait apabila tak sanggup menangani kebakaran hutan dan lahan seolah hanya omong kosong. Hingga kini, tindak lanjut gertakan tersebut nihil. Kebakaran hutan dan lahan kian tak terkendali dan menimbulkan asap pekat yang menyentuh level berbahaya.
Tak ada lagi ruang bebas asap di Palangka Raya. Udara beracun itu masuk hingga ke seluruh ruangan di rumah-rumah warga. Tak ada pilihan selain terus menghirup paparan udara dengan kualitas berbahaya tersebut.
”Asapnya terasa menyengat. Tenggorokan saya sakit karena menghirup asap terlalu banyak. Mau pakai masker juga sulit. Hidung saya gatal kalau pakai masker,” kata Ranie, warga Jalan Tingang, Palangka Raya, Minggu (15/9).
Kiki, warga Jalan Temanggung Tilung mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani bencana tersebut. Menurutnya, pemerintah gagal mencegah karhutla, sehingga bencana 2015 kembali terulang.
”Katanya pejabat terkait bisa dipecat kalau gagal atasi karhutla. Tapi sampai sekarang tak ada yang dipecat. Seolah hanya omong kosong saja. Jangan menunggu dari kami (warga Kalteng, Red) ada yang mati baru ada aksi serius,” ujarnya.
Ancaman Presiden itu sebelumnya dilontarkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus lalu. Setelah rakor itu, karhutla terus terjadi hingga tak terkendali. Petugas pemadam gabungan lintas instansi jadi garda terdepan menggempur api.
Di media sosial, warga ramai-ramai menyampaikan kegelisahannya terkait kian parahnya kabut asap. Kualitas udara di Palangka Raya kemarin tercatat paling buruk sepanjang tahun ini. Foto-foto berbagai sudut Palangka Raya yang tertutup asap bertebaran. Netizen juga ramai-ramai memasang tanda pagar ”Jokowi Lihat Kalteng”.
Sebagian netizen juga mengkritik penanganan kabut asap yang dinilai tak maksimal dilakukan pemerintah. Menurut mereka, sebelum Presiden menetapkan lokasi ibu kota, helikopter lalu lalang hampir setiap hari memadamkan api. Namun, setelah lokasi ibu kota ditetapkan di Kaltim, suara helikopter itu tak lagi terdengar.
Netizen juga mengkritik pemerintah yang kerap mencari kambing hitam. Misalnya, karhutla terjadi karena peladang atau bermuatan politis karena menjelang pilkada. Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto itu ramai-ramai direspons warga.
Sementara itu, menyikapi asap yang kian pekat, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama pihak terkait menggelar rapat mendadak. Dalam rapat itu disepakati status penanganan karhutla dinaikkan dari siaga menjadi tanggap darurat yang rencananya efektif sejak Selasa (17/9).
Namun, status itu belum bisa langsung ditetapkan karena Pemkot masih merekomendasikannya ke Pemprov Kalteng. Jika status dinaikkan, otomatis pemerintah akan kembali menggelontorkan dana miliaran rupiah dan menanggung semua biaya pengobatan masyarakat yang terpapar karhutla. Pengobatan bukan lagi tanggung jawab BPJS. Pemerintah akan lebih intensif dalam penanggulangan bahaya karhutla.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, hasil rapat tim karhutla Palangka Raya menekankan, dalam 1x24 jam pemkot akan mengirimkan surat ke Pemprov Kalteng terkait kenaikan status tersebut.
”Isi surat itu dilengkapi 15 kriteria maupun indikator dari siaga menjadi tanggap. Jadi, sekarang ini masih ke arah tanggap darurat,” jelasnya.
Fairid menambahkan, dengan kenaikan status tanggap darurat, terkait kesehatan akan ditanggung pemerintah. Termasuk menyediakan ruang bebas asap dan hal lainnya.
”Kami akan alokasikan anggaran sesuai aturan dan pemerintah yang menanggung pengobatan semuanya,” katanya didampingi Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar.(daq/dc/ign)
