SAMPIT – Politikus munafik dinilai masih banyak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Oknum demikian mempertontonkan pada publik praktik politik yang seolah bersih. Padahal, di belakang layar, oknum itu memainkan politik kotor yang menghalalkan berbagai cara untuk meraih kursi kekuasaan.
Hal demikian diungkap Ketua DPD Golkar Kotim Supriadi. Menurutnya, oknum politikus tersebut memperlihatkan dirinya bersih dengan memberikan pernyataan yang mencitrakan dirinya tak memainkan politik kotor, misalnya tak memperlukan biaya tinggi untuk memenangkan pilkada. Padahal, praktiknya bertolak belakang.
”Semoga tidak ada lagi politisi yang terkesan bersih, padahal yang tergambar dalam kepalanya hanya memenangkan kontestasi dengan menghalalkan berbagai cara dan strategi,” kata bakal calon wakil bupati Kotim ini.
Menurut Supriadi, momentum Pilkada Kotim 2020 akan membuka wajah politikus yang sebenarnya. Oknum politikus yang akan memborong semua partai politik secara sporadis dan memotong kesempatan calon lainnya muncul, secara tidak langsung memperlihatkan oknum politikus itulah yang sangat ambisius.
”Pembelian parpol secara sporadis, pemunculan kandidat boneka, serta menggunakan kekuasaan dan memainkan tangan para pengusaha untuk terlibat itu, salah satu ciri-ciri oknum politikus tadi,” katanya, tanpa menyebutkan sosok oknum politikus yang disinggungnya.
Lebih lanjut Supriadi menegaskan, sangat memahami akibat pilkada berbiaya tinggi. Di antaranya, memicu korupsi, menggadaikan jabatan, penempatan ASN yang tidak profesional, serta lemahnya kebijakan dan selalu di bawah tekanan.
Menurutnya, tingginya biaya pilkada karena tujuan untuk meraih kemenangan dilakukan maksimal dengan ambisi tinggi meraih jabatan sebagai kepala daerah. ”Karena ambisi tinggi dan besarnya biaya pilkada untuk meraih kemenangan dengan berbagai cara dan strategi. Selain itu, juga karena biaya konsolidasi, sosialisasi, saksi, dan evaluasi memerlukan biaya tinggi, makanya banyak kepala daerah tersandung hukum,” katanya.
Supriadi menuturkan, permainan politikus dalam pilkada selalu bersih dan tertutup rapat. Oknum yang selalu mengandalkan uang di atas segalanya, selalu menyajikan strategi politik. Bukan lagi visi dan misi melalui program. Padahal, hal itu tidak mendidik.
”Berkaca dengan banyaknya kepala daerah tersandung hukum, jadi pelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi Pilkada 2020," katanya.
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romi Iman Sulaiman sebelumnya mengatakan, korupsi yang dilakukan kepala daerah sebagian besar merupakan imbas dari tingginya biaya politik. Salah satunya praktik politik uang yang dilakukan oknum kepala daerah saat pesta demokrasi.
Praktik politik uang rawan terjadi dalam Pilkada Kalteng maupun Kotim tahun depan. ”Karena itulah, masyarakat harus diberikan pemahaman dan diedukasi supaya tidak memilih kepala daerah yang bermain dengan politik uang,” kata dia.
Romi menuturkan, ketika kepala daerah duduk dengan praktik ilegal, akan memikirkan upaya mengganti biaya politik yang dikeluarkan agar bisa kembali. Hal demikian menciptakan ruang suap, praktik fee dari kontraktor, dan perilaku korup lainnya. (ang/ign)
