KUALA KAPUAS – Kinerja di bidang pelayanan kesehatan Kabupaten Kapuas dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ben Brahim S Bahat yang menjabat dua periode (2013-2023) sangat memuaskan. Hal itu terlihat dari sejumlah kegiatan yang telah sukses dilaksanakan.
Ben Brahim yang juga mantan Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng ini mengatakan, dalam program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yang menonjol adalah surveilans epidemiologi yang makin meningkat. Dengan demikian, upaya deteksi dini penyakit yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bisa diketahui secara cepat dan diupayakan penanggulangannya.
Selain itu, dalam masa pemerintahannya, Ben juga memberikan kesempatan kepada ASN di Dinas Kesehatan untuk menimba ilmu Field Epidemiologi Training Programme (FETP) di universitas ternama, sehingga menghasilkan tenaga epidemiolog yang sangat diandalkan untuk program surveilans epidemologi.
”Dengan sumber daya ini, maka surveilans epidemiologi penyakit menular bisa ditingkatkan dan menjadi terbaik se-Kalimantan Tengah tahun 2019,” kata pria yang ikut berperan aktif menyurvei, merencanakan, dan membangun jalan dan jembatan di Kalteng sejak tahun 1985 ini.
Ben menambahkan, surveilans epidemiologi menjadi yang terbaik karena Kapuas cepat mendeteksi apabila ada permasalahan atau rumor masalah kesehatan. Lalu diselidiki dengan analisa yang baik.
Selain itu, katanya, sumber daya manusia Kapuas dalam hal surveilans epidemiologi menjadi rujukan secara formal maupun informal. Formal, yakni ditunjuk menjadi narasumber untuk sharing pengalaman surveilans epidemiologi. Sementara informal, menjadi rujukan/tempat konsultasi beberapa tenaga epidemiologi asal luar Kalteng.
Selain itu, lanjutnya, program yang juga menonjol adalah terkait kesehatan jiwa. Warga yang memiliki gangguan jiwa telah dijangkau layanannya oleh seluruh Puskesmas dengan capaian 93 persen. Bahkan, ada yang telah bebas pasung berkat kerja sama lintas sektor yang baik.
”Warga dengan gangguan jiwa harus mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebagaimana yang ada di standar pelayanan minimal,” tuturnya.
Ben menuturkan, puskesmas melalui PIS PK mendeteksi ke rumah warga, sehingga menemukan warga dengan gangguan jiwa. Jumlah yang berobat teratur mengalami peningkatan karena ada kunjungan dari puskesmas.
”Upaya bebas pasung sudah dilaksanakan melibatkan peran puskesmas, dinas kesehatan, lintas sektor, dan desa. Kepedulian terhadap gangguan jiwa yang dipasung ini juga membuktikan kabupaten peduli dengan hak asasi manusia,” tegasnya.
Selain itu, Bupati yang menjadikan Kapuas sebagai lumbung padi Kalteng dan lumbung semangka untuk Kalteng-Kalsel ini menambahkan, Pemkab Kapuas juga menerapkan Public Safety Center (PSC) secara rutin. Berdasarkan data, sejak 2017 hingga 2019, cakupan kegiatannya terus meningkat. Rinciannya, pada 2017, pelayanan kesehatan tercatat sebanyak 184, car free day 20, dan go to school 10.
Angka itu meningkat pada 2018, yakni pelayanan kesehatan 444, P3K sebanyak 67, dan car free day 43. Selanjutnya, pada 2019, pelayanan kesehatan 623, P3K 94, dan patroli 46. Tahun ini yang baru berjalan dua bulan, mencatat angka, pelayanan kesehatan 72, P3K 12, dan pasien rujukan luar daerah 10.
Selain kegiatan tersebut, di bawah kepemimpinan Ben Brahim, Pemkab Kapuas juga berupaya menurunkan angka stunting. Salah satu gebrakan yang dilakukan adalah dengan kegiatan Ketuk Pintu Sehat Kurangi Stunting yang disingkat Ketupat Kuning. Melalui program itu, Ben optimistis stunting bisa dikurangi dan dicegah.
”Ketupat Kuning ini gebrakan Pemkab, terutama seluruh stakeholder bersama masyarakat Kapuas untuk mengurangi stunting. Kegiatan ini tak akan bisa berjalan dengan baik tanpa didukung masyarakat. Mari sama-sama menciptakan Kapuas yang sehat dan tak ada stunting,”
Di pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, lanjut Ben, peningkatan pelayanan juga terus dilakukan. Hal itu terlihat dari penilaian akreditasi yang pada 2018 dan 2019 mendapat catatan yang baik. Selanjutnya, pendapatan Badan Umum Layanan Daerah juga terus meningkat, yakni 2016 sebesar Rp 36 miliar, 2017 sebesar Rp 41 miliar, 2018 sebesar Rp 48 miliar, dan 2019 mencatat sebesar Rp 52 miliar.
Baiknya pelayanan kesehatan di Kapuas, didukung dengan kebijakan Ben yang mengangkat sejumlah tenaga kontrak. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun, yakni 2014 sebanyak 35 orang, 2015 sebanyak 257 orang, 2016 sebanyak 305 orang, 2017 sebanyak 778 orang, 2018 sebanyak 957 orang, dan 2019 sebanyak 862 orang.
Terkait tenaga kontrak tersebut, salah satu pelaku yang membuka keterisolasian Kalteng dengan membuka seluruh ruas jalan negara dan jalan provinsi di Kalimantan ini sebelumnya menegaskan, akan tetap mempertahankan keberadaan tenaga kontrak, baik bidang kesehatan maupun pendidikan. Artinya, rencana penghapusan tenaga honorer/kontrak tidak akan berdampak di wilayah tersebut.
Selain itu, Ben juga menempatkan satu perawat, satu bidan di setiap desa/kelurahan di seluruh wilayah Kapuas sampai daerah terpencil. Tenaga perawat dan bidan diprioritaskan dari putra-putri desa/kelurahan setempat atau desa/kelurahan terdekat.
”Tugas mereka melakukan pelayanan ketuk pintu dari satu rumah ke rumah lainnya (door to door),” katanya. (ign)
