KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial yang kini gencar dilakukan pada masyarakat. Pemkab setempat berupaya agar bantuan tersebut disalurkan secara merata pada semua warga terdampak Covid-19.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat terkait adanya polemik yang menyebutkan dia menolak bantuan sosial dari Pemprov Kalteng. Dia menegaskan tak menolak bantuan tersebut, hanya saja mempertimbangkan agar bantuan bisa disalurkan merata.

”Prinsipnya tidak menolak, namun karena sekarang ini kami (Pemkab Kapuas, Red) sudah membagi rata, baik bantuan dari pusat, APBD, dan dana desa sudah disalurkan semua, jadi kami tidak mau terjadi tumpang tindih nantinya," kata Ben, Rabu (13/5).

Menurut Ben, bantuan dari Pemprov Kalteng sebanyak 11 ribu paket bahan kebutuhan pokok yang rencananya akan disalurkan di Kapuas, namun ditunda melalui Surat Bupati Kapuas itu, akan sulit dibagikan. Pasalnya, berdasarkan data Pemkab Kapuas, ada 18 ribu lebih warga tak mampu yang harusnya menerima bantuan. Sebelas ribu paket itu akan sulit dibagi rata.

”Ini nanti mau dibagikan kemana? Kalau mau dibagikan ke semua, data yang telah ada tidak cukup sebelas ribu ini. Jadi, untuk sementara ini dengan berbagai pertimbangan kami pending dulu, karena semua kepala keluarga (KK) telah terakomodir," terangnya.

Ben beranggapan, apabila bantuan dari Pemprov itu dibagikan tak merata, hanya pada orang-orang tertentu, akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, mengingat ada ribuan masyarakat lainnya yang tidak kebagian.

Mantan kepala dinas PUPR Provinsi ini menambahkan, apabila Pemkab Kapuas menerima 11 ribu paket tersebut dan disimpan sementara, akan membuat bahan pokok itu rusak serta sulit untuk disalurkan lagi.

”Apabila kami nanti benar-benar memerlukan, tentu kami akan meminta. Tetapi harus terbagi sama rata nantinya. Jadi, kami masih bisa mengatasi bantuan sembako ini," ujarnya.

Bupat Kapuas dua periode ini menegaskan, yang saat ini harus jadi fokus perhatian adalah tempat penanganan pasien terkait Covid-19. Pasalnya, ada pasien dalam pengawasan (PDP) yang akan dirujuk ke Palangka Raya, namun tidak bisa diterima dengan alasan penuh, sehingga mereka harus dirawat di RSUD Kapuas karena alat yang tidak memadai.

”Kami harapkan provinsi siap menampung pasien PDP dari semua kabupaten. Pemprov bisa menyewa hotel dalam penangan kasus Covid-19,” tandasnya. (der/ign)