SAMPIT – Pemimpin baru hasil dari Pilkada 2020 memiliki misi sangat berat. Pasangan kepala daerah selanjutnya harus membangun daerah dengan semua sektor yang babak belur dihajar pandemi Covid-19. Dengan kondisi demikian, program yang ditawarkan semua calon bakal sulit dijalankan. Ironisnya, dari semua program yang jadi jualan, tak ada yang menawarkan pemulihan daerah pascawabah.
”Beban berat kepala daerah selanjutnya, bagaimana melakukan normalisasi, memperbaiki kondisi yang terpuruk saat ini di segala sektor, baik ekonomi masyarakat, pendapatan daerah, pembangunan, perpajakan, dan lainnya. Ini paling tidak sampai 2023 saya perkirakan bisa normal lagi,” kata mantan Ketua DPRD Kotim dua periode Jhon Krisli, Senin (5/10).
Karena itu, lanjut Jhon, masyarakat jangan terlalu banyak berharap kepada kepala daerah hasil produk pilkada di tengah Covid-19. Mereka bakal sulit merealisasikan programnya. ”Sulit sekali. Dari mana sumber pembiayaannya kalau anggaran belum normal? Kan logikanya seperti itu,” ujarnya.
Pandemi Covid-19 memang telah menghajar semua sektor, terutama perekonomian. Anggaran daerah juga banyak tersedot untuk penanganan wabah. Banyak program pemerintah yang tak bisa dilaksanakan karena ketiadaan anggaran.
Di sisi lain, berbagai program yang ditawarkan pasangan calon kepala daerah, baik dalam Pilkada Kalteng maupun Kotim, merupakan rencana pembangunan dalam situasi normal. Para kandidat tak menyertakan strategi pemulihan pembangunan yang babak belur dihantam pandemi.(ang/sho/ign)
