MANAGED BY:
KAMIS
22 OKTOBER
22 OKTOBER
“Saya sudah surati semua dan berharap tidak ada lagi ASN yang disanksi lantaran me-like atau komentar status paslon.Sanksi administrasi teguran hingga pemberhentian, penundaan pangkat. Rata-rata mereka tidak tahu kalau hanya like saja sudah melanggar dan itu tidak boleh,” tuturnya.
Disampaikan pula, Bawaslu Kota Palangka Raya juga akan melakukan penertiban kembali alat peraga non-APK, artinya di luar APK yang diberikan oleh KPU. Sebab masih ada baliho atau spanduk terkait program pemerintah namun bergambar paslon.
”Ini dilakukan agar Pilkada kali ini berjalan adil dan demokratis,” imbuhnya.
Endra menyebutkan, jumlah non-APK seluruhnya ada 119 baliho di Palangka Raya, tetapi sebagian sudah diturunkan. Sebelumnya, tim sudah melakukan penurunan tetapi tidak biasa maksimal, karena terkendala personel.
”Penertiban nanti dibantu Pol PP, TNI, Polri, KPU, Perkim, Kesbangpol. Sebagian sudah diterbitkan secara sendiri oleh pemerintah provinsi, apalagi baliho banyak yang tinggi dan memerlukan alat, sehingga sulit menjangkau. Ancaman keselamatan petir dan sengatan listrik,” pungkasnya. (daq/fm)
