SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diminta mewaspadai peningkatan angka pengangguran setelah Lebaran. Arus balik patut diawasi untuk mengantisipasi banyaknya pendatang ke Kotim tanpa alasan jelas.

Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu meminta Pemkab Kotim aktif dan selektif kepada pendatang baru agar tidak membuat gejolak karena banyaknya pendatang. ”Kita khawatir angka pengangguran kian meningkat. Karena itu, PBS diharapkan menampung warga yang ada, kemudian pendatang juga mesti diawasi agar tidak menambah angka pengangguran di daerah,” kata Dadang, kemarin (12/7).

Dadang meminta semua pihak ikut terlibat dalam program pemerintah daerah menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.  Hal itu tidak lepas dari peran swasta. Peran swasta sangat besar dalam menunjang suksesnya rencana menekan pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Menurut Dadang, hal itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal dalam bentuk mempekerjakan masyarakat di perusahaan yang bersangkutan atau bentuk lainnya. Kemudian, diharapkan dapat menjalin hubungan baik dan menciptakan kenyamanan investasi serta membantu masyarakat lokal meningkatkan taraf hidupnya.

Dadang menambahkan, selama ini PBS kebanyakan menggunakan sistem outsourching (kontrak kerja) dengan pihak ketiga, sehingga masyarakat sekitar kesulitan masuk untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan selama ini kebanyakan merekrut tenaga kerja yang bukan dari masyarakat sekitar.

”Padahal outsourching in dianggap merugikan karyawan juga,  karena dia bekerja melewati pihak lain,” katanya. (ang/ign)