SAMPIT – Rencana kenaikan tunjangan PNS oleh Pemkab Kotim bersama DPRD, menuai protes dan kecaman. Pasalnya, besarannya dinilai di luar kewajaran dan tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini yang tengah dilanda kesulitan ekonomi.

”Saya protes kalau PNS diberikan tunjangan sampai segitu besar. Kata siapa itu tidak pengaruhi anggaran? Kalau sampai disetujui, artinya tidak ada rasa peka pada masyarakatnya yang susah. Lebih baik anggaran dialihkan untuk sektor yang lebih penting,” kata aktivis antikorupsi di Kotim, Gahara, baru-baru ini.

Menurut Gahara, wacana menaikkan tunjangan PNS merupakan bentuk pencitraan dan tidak prorakyat. ”Kalau berbicara itu tidak menganggu anggaran, tentunya salah besar. Pertanyaannya, tahun ini kenapa banyak proyek yang mesti dibatalkan? Ini terjadi akibat tidak ada anggaran. Bahkan, beberapa waktu lalu ada rasionalisasi anggaran. Artinya, kita saat ini kekurangan anggaran untuk membiayai pembangunan,” kata Gahara.

BACA JUGA: GILEEE!!! Demi Naikkan Tunjangan PNS, Pemkab Korbankan Anggaran Ini

Gahara menuturkan, kenaikan itu tak akan diprotes jika besarannya wajar. Selain itu, tidak semua PNS di Kotim bekerja maksimal. Masih banyak PNS yang datang ke kantor tidak paham dan mengerti apa yang dikerjakan.

”Parahnya, ada yang jarang ngantor atau juga datang ke kantor hanya datang, duduk, diam, dan pulang. Apakah tidak sia-sia kita berikan anggaran kepada orang yang tidak bekerja?” kata Gahara.

Dia juga mempertanyakan dasar kenaikan tunjangan itu. ”Nah, kalau bupati setuju juga dinaikkan, gimana jadinya? Tetapi kami menyakini tidak semua  wakil rakyat sepakat tunjangan daerah dinaikkan, karena itu mengkhianati hati masyarakat yang kini hidup dalam jurang kemiskinan,” tegasnya. (sei/ign)