SAMPIT – Pembangunan Jembatan Mentaya sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Pemkab Kotim masih menunggu kepastian suntikan dana, baik dari Pemerintah Provinsi Kalteng maupun pemerintah pusat. Perlu dana sekitar Rp 1 triliun untuk membentangkan jembatan tersebut.

”Saat ini sedang kita usahakan meminta bantuan dari pusat dan bersinergi dengan provinsi. Apalagi kabarnya Gubernur Kalimantan Tengah berjanji mau bantu. Tapi, untuk saat ini kita masih menunggu kepastian,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotim melalui Kasi Jembatan Sianto, Rabu (24/8).

Sampai sekarang, lanjut Sianto, pembangunan Jembatan Mentaya belum dimasukkan dalam APBD. Meski begitu, jembatan yang akan menghubungkan Sampit dan Mentaya Seberang ini selalu diusulkan dalam musrenbang nasional melalui provinsi sejak tahun 2013.

Sianto menuturkan, Jembatan Mentaya sangat penting untuk segera dibangun. Sebab, akses transportasi menuju Mentaya Seberang hanya melalui kapal ferry. Hal itu menjadi alasan daerah yang termasuk dalam Kecamatan Seranau tersebut pembangunannya cenderung terhambat.

”Sekarang kan pembangunan di seberang agak terbelakang karena penyediaan material susah. Jadi, kalau ada yang mau membangun gedung, mereka harus membawa material dengan kapal ferry, dan upahnya itu kan biayanya tinggi,” jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan, pembangunan jalan di daerah seberang juga cukup sulit, terutama apabila menggunakan aspal atau timbunan. Pasalnya, prosesnya pengerjaannya memerlukan armada dan alat berat.

”Karena itulah, pembangunan jalan di sana hanya dapat dilakukan dengan cara semenisasi,” katanya.

Mengenai pembangunan Jembatan Mentaya, Sianto menambahkan, pihaknya siap membangunnya selama dananya tersedia. Dinas PU telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED), lengkap dengan desain dan rancangannya.

Panjang jembatan akan mencapai 970 meter dengan lebar 14 meter. Berdasarkan perencanaan, jembatan kemungkinan akan dibangun di Jalan Hasan Mansyur di Batu Mandi.

”Hanya saja, belum ada kepastian kapan pembangunan. Kalau dananya sudah pasti, nanti yang akan menanganinya tergantung asal dana. Kalau dananya dari pusat, akan ditangani kementerian melalui balai di Banjarmasin. Kalau dari APBD Provinsi, provinsi yang menangani. Sementara kita membantu misalnya dari sisi pembebasan lahan,” paparnya.

Seperti diketahui, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebelumnya siap  sharing dana mempercepat proyek pembangunan jembatan tersebut. Dia menjanjikan dana sekitar Rp 2-3 triliun yang dipinjam melalui bank atau pengusaha untuk pembangunan proyek itu menggunakan sistem multiyears. (sei/ign)