PALANGKA RAYA – Kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi tarif dasar listrik untuk 900 VA, dikeluhkan sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya. Mereka mengkhawatirkan kenaikan TDL akan berimbas terhadap tingginya biaya produksi maupun keberlangsungan usahanya.
Roni, pengusaha rumah makan mengatakan, kebijakan tersebut memperlihatkan pemerintah sudah tidak berpihak lagi pada keberlangsungan usaha rumah tangga maupun pelaku UMKM.
Apabila TDL naik, otomatis biaya produksi akan bertambah. Pihaknya perlu mencari solusinya. ”Kami buka warung makan mulai pukul 16.00 WIB – 00.00 WIB, tentunya membutuhkan listrik, baik lampu maupun air. Per bulannnya saja kami membayar listrik bisa mencapai Rp 500 – Rp 800 ribu," katanya, Sabtu (14/1).
Dia menuturkan, pelaku usaha atau UMKM tidak mungkin menaikkan harga produksinya. Pasalnya, apabila dilakukan, akan berdampak terhadap pelanggan, yang lambat laun akan lari.
”Tidak mungkin kami harus menaikkan harga makanan dan minuman. Pelanggan pasti enggan lagi untuk kembali berbelanja. Intinya, kami akan terus memutar otak, sehingga pelanggan nyaman dan kami tak merugi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Herman. Pedagang makanan lalapan itu juga mengeluhkan naiknya TDL. Dia menilai pemerintah tidak mau tau kondisi masyarakatnya. ”Kami harus bagaimana lagi? Kan, sudah dinaikkan tarif listriknya. Kita berharap sebagai masyarakat kecil tidak tertindas dengan keadaan seperti ini. Apalagi usaha zaman sekarang sangat beda dengan tahun sebelumnya,” tandasnya. (wlh/ign)
