SAMPIT – Partai pendukung pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri (SAHATI) tampak mulai menunjukan kekesalan. Seperti halnya Gerindra Kotim. Dalam perayaan HUT ke-9, partai besutan Prabowo Subianto di Kotim itu mengaku mendapat kado pahit dari pemerintahan saat ini.

Pernyataan itu tentu sangat mengejutkan, mengingat Gerindra dikenal masuk ring satu pemerintahan SAHATI. Namun, para petinggi partai itu tak sungkan menunjukan kekesalan mereka.

”Memang faktanya terjadi seperti itu, kami anggap itu kado pahit dari pemerintah berkaitan dengan pembangunan daerah,” kata Ketua DPC Gerindra Kotim Ary Dewar usai Peringatan HUT Gerindra Kotim di kantor DPC, Senin (6/2) kemarin.

Dia menilai, semangat Partai Gerindra agar kepemimpinan SAHATI pro masyarakat belum  terlihat. Bahkan dia menuding, bisa dikatakan terjadi diskriminasi pembangunan. Disparitas anggaran besar-besaran antara kecamatan di daerah pedalaman dan  di daerah  sekitar perkotaan.

”Laporan dari anggota fraksi memang fakta lapangan terjadi seperti itu. Makanya kami kritik keras pemerintahan saat ini, karena kami sebagai partai pengusung punya tanggung jawab politik untuk mengingatkannya,” kata Ary Dewar.

Senada, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPRD Kotim, Sutik, dengan tegas menyatakan bahwa fakta di lapangan telah terjadi diskriminasi anggaran pembangunan.  Dan itu nyata. Gerindra yang awalnya berharap periode kedua kepemimpinan SAHATI bisa berorinetasi kepada pembangunan di pedalaman, belum tercapai.

”Faktanya berbalik sekarang, tidak seperti yang diharapkan. Kita bisa buktikan melalui keberpihakan anggaran saja. Di sana (pedalaman) pembangunan fisik sangat minim, padahal kami yang pernah menjanjikan itu dulu bahwa daerah utara akan diperhatikan secara maksimal,” kata Sutik.

Tidak hanya itu, kini opini masyarakat di pedalaman mulai negatif kepada pemerintah. Salah satunya adalah anggapan minimnya anggaran ke daerah pedalaman karena digunakan pemerintah untuk membangun rumah jabatan.

”Memang saat ini opini terbangun anggaran untuk pedalaman itu habis digunakan untuk rujab bupati Kotim. Itu dari mulut warga sendiri. Hal itu cukup beralasan karena memang  buktinya anggaran untuk di sana jauh dari harapan kami Fraksi Gerindra dan masyarakat,” katanya. (ang/dwi)