SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) berjanji tidak akan membiarkan lagi ada tempat pendidikan yang rusak. Kondisi kelas darurat di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Parebok yang hanya berdinding bambu dan berlantai sabut kelapa dinilai memalukan.

Plt Sekda Kotim Halikin Noor mengatakan, sudah tidak seharusnya lagi ada sekolah apalagi negeri dengan kondisi yang memprihatinkan. Permasalahan itu sudah menjadi perhatian serius untuk segera ditangani secepatnya.

”Untuk sekolah dasar di ruang kelas sudah saya anggarkan. Nanti saya minta kepada Kadisdik Kotim jangan sampai lagi ini terjadi. Kalau ruang kelas, masih ada beberapa di daerah pedalaman yang memang rusak,” kata Halikin saat menghadiri HUT PWI Kotim ke-25 Tahun, Senin (4/9).

Halikin menuturkan, melalui Disdik Kotim akan menginventarisir sekolah yang harus mendapat perhatian dalam perbaikan. Tujuannya agar peserta didik bisa belajar di tempat yang layak.

”Kita punya potensi. Ada perkebunan dan pertambangan, bisa kita arahkan ke pembangunan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility). Tidak jadi masalah sekolah mana saja. Kan pemerintah daerah yang menentukan dan rencananya akan kita rapatkan,” katanya.

Menurut Halikin, SDN 2 Parebok dengan total 33 murid, hanya salah satu contoh tempat belajar di Kotim yang rusak ini. Masih ada lokasi lainnya yang harus mendapat perhatian sama. Dia berharap tahun ini masalah sekolah rusak bisa teratasi.

Sebelumnya, DPRD Kotim menilai, bangunan kelas darurat SDN 2 Parebok yang hanya berdinding bambu dan berlantai sabut kelapa dinilai mencoreng harga diri daerah. Pemkab dinilai abai terhadap pendidikan selama ini. Hal tersebut harus jadi evaluasi agar tak ada lagi sekolah serupa atau dengan kondisi lebih memprihatinkan.

”Apa yang ditampilkan di media soal kondisi bangunan sekolah yang dikatakan sangat darurat itu, seyogiyanya tidak perlu terjadi di Kotim. Ini jadi pekerjaan pemerintah daerah. Jadi, selama ini apa saja yang dilakukan Dinas terkait, sehingga masih ada sekolah seperti daerah yang  tidak punya APBD,” kata anggota Komisi III DPRD Kotim Nono, Jumat (1/9) lalu.

Dia menegaskan, masalah itu jangan dianggap remeh. Kondisi tersebut merupakan potret buruk dunia pendidikan Kotim dan membangun stigma, bahwa ketidakmampuan pemkab menyediakan infrastruktur sekolah, berbanding terbalik dengan pembangunan mercusuar yang dilakukan pemerintah, seperti  pembangunan ikon hingga rujab dengan anggaran puluhan miliar.

Menurutnya, hal tersebut jadi bahan evaluasi bagi pejabat yang ditempatkan di sektor tersebut. Sebagai wakil rakyat, pihaknya tidak mau hal itu terulang. Sebab, selama ini usulan Disdik ke DPRD terkait pendidikan selalu dikabulkan. Sayangnya, usulan itu justru tidak memperhatikan pendidikan daerah pinggiran yang jauh dari perkotaan. (mir/ign)