SAMPIT—  Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditetapkan lulus tes, diharapkan jangan mudah percaya informasi terkait tahapan dan rangkaian pelaksanaan selanjutnya, yang disebarkan di media sosial (medsos). Sebab ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim,  Alang Arianto bahwa pihaknya  tidak memiliki akun medos dan hanya menyampaikan informasi melalui website resmi BKD.

Dikatakannya pula,  agar setiap informasi terkait perekrutan CPNS yang tidak jelas kebenarannya bisa dikonfirmasi langsung ke BKD. Sebab diakuinya, beberapa kali ada yang mempertanyakan terkait tahapan dan biaya pendidikan serta pelatihan kepada pihaknya, namun bersumber dari medsos.

”Saya sampaikan bahwa BKD tidak memiliki medsos, jika ada informasi yang tidak jelas tanyakan langsung ke BKD. Peserta yang bertanya tidak sedikit, sehingga perlu dikonfirmasi langsung,” ujar Alang.

Diingatkannya pula, pada kondisi saat ini memang sangat mudah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab. Apalagi jika mempertanyakan terkait biaya pelatihan dan perekrutan.  Alang juga menegaskan, seluruh biaya perekrutan  CPNS sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak ada yang dibebankan kepada peserta.

”Sebelumnya memang sempat ada yang mengatasnamakan kami di BKD, khususnya saya,  dan meminta sejumlah uang kepada peserta,” beber Alang.

Lebih lanjut dijelaskannya, seluruh proses dan penampatan CPNS  semuanya kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya di daerah hanya menjalankan hal yang sudah ditetapkan di pusat, sesuai dengan data peserta dan daerah penempatan.

Diinformasikan, Pemkab Kotim tahun ini mendapatkan 586 CPNS, hasil perkerutan pelaksanaan tes tahun 2018 lalu. Jumlah tersebut memang belum seluruhnya dari formasi yang disediakan, yakni 602 formasi, namun paling tidak separonya sudah terpenuhi, dan pemerataan tenaga kesehatan serta pendidikan dapat dilakukan. (dc/gus)