SAMPIT-Pengungkapan kasus beras oplosan di Kota Sampit mengejutkan banyak pihak.  Pasalnya    beras yang menjadi konsumsi hari-hari warga dengan merek yang diduga jadi oplosan. Kondisi  itu  membuat resah warga. Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun  menyebutkan pelaku kejahatan beras opolosan ini mestinya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

“Semestinya ini dikategiorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, karena korbannya ini banyak. Apalagi  kalau operasional sudah bertahun-tahun, tentunya  ini ribuan warga yang sudah terlanjur mengkonsumsinya dan bisa jadi korban “kata Rimbun (2/4) kemarin.

Parahnya lagi, beras itu kata dia yang dicampur dengan bahan kimia maka dikhawatirkan akan membawa efek buruh terhadap kesehatan masyarakat Kotim itu sendiri. Maka dari itu dia mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. mulai dari bos hingga kemana barang tersebut dijual.

“Kalau ini  berasnya untuk mengoplos jadi beras kualitas super dengan za-zat kimia berbahaya ini artimnya sudah sama saja dengan kejahatan genoside. “tegasnya.

Ketua PDI Perjuangan Kotim ini juga menekankan  agar  pengembangan kasus ini nanti membuat jaringan lainnya juga  terungkap.”Saya kira kalau beginin kasusnya tidak Cuma satu yang membuat beras oplosan, apalagi dengan  kepiawaiannya merubah beras busuk jadi kualitas super dengan bahan kimia  maka perlu ditelusuri semuanya lebih jauh, “tegas Rimbun yang membidangi urusan kesehatan  masyarakat tersebut

Dia juga mengkritik keberadaan dinas terkait dalam pengawasan pasar, sehingga dengan mudahnya beredar beras  oplosan , mestinya jika  pemerintah menjalankan fungsinya  menjamin keamanan pangan maka beras oplosan tidak akan beredar dan dikonusmsi masyarakat.

“Ini juga  keteledoran di pemerintah daerah jugha tidak pernah melakukan quality control, atyau bahkan tidak pernah dikontrol.  Jadi pertanyaan saya  ada atau tidak  mekanisme untuk pengawasan dan standarisasi prosedur produk pertanian bisa masuk ke pasaran itu,  saya kira kasus beras ini juga kecolongan di pemerintah, baik itu di daerah termasuk di BPOM sendiri, “tegasnya.(ang)