PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) bisa jadi ganjalan untuk dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemprov Kalteng dituntut memiliki skema yang komprehensif dan jitu dalam menangani karhutla.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai, Kalteng sudah memenuhi syarat. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi, salah satunya soal kebakaran hutan dan lahan gambut.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementarian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata mengatakan, lokasi ibu kota negara akan diputuskan Presiden Joko Widodo tahun ini. Rudy memastikan hal tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat. Kalteng maupun Kaltim diminta memperhatikan semua apek kriteria, mengingat dua provinsi ini sama-sama punya kekurangan.
”Memutuskan lokasi ibu kota itu Presiden. Saya kurang tahu pastinya kapan. Presiden akan memilih waktu yang tepat untuk itu,” katanya usai Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, Jumat (19/7).
Terkait sejumlah kasus kasut asap yang terjadi di Kalteng, Rudy meminta pemerintah membuat skema untuk meminimalisir hal tersebut agar tidak menjadi kekurangan yang fatal. Apabila skema mengatasi bencana itu bisa dibuat, akan menjadi penilaian tersendiri bagi Presiden.
”Kalau bencana gempa atau tsunami, semuanya tidak bisa diatasi karena alam. Tapi, kalau kebakaran hutan dan lahan tentu bisa. Tinggal komitmen dan keseriusan pemerintah saja,” ucapnya.
Dari semua kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, secara keseluruhan Kalteng hampir memenuhi. Jadi, sekarang yang harus dilakukan Pemprov Kalteng hanya mengatasi kekurangan yang menjadi catatan kementerian. Hal itu penting diperhatikan, karena pemindahan ibu kota tidak hanya pekerjaan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
”Kalau bicara kriterianya sudah memenuhi syarat, baik Kalteng dan Kaltim. Begitu juga kalau bicara kekurangannya. Kalteng dan Kaltim juga sama-sama punya kekurangan. Jadi, skema yang bagus itu, bagaimana kekurangan itu dijadikan sebagai salah satu kekuatan,” ucapnya.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, dari kriterianya, Kalteng bisa dikatakan sangat layak. Berbicara mengenai ketersediaan infrastruktur, lokasi wilayah, dan sarana pendukung lainnya sangat memungkinkan. Di sisi lain, bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi tak mungkin terjadi.
”Kalteng ini luas. Lahan yang nanti digunakan apabila ibu kota pindah ke sini tentu sudah siap. Kalau infrastrukturnya juga seperti itu. Semua sudah siap,” ucapnya.
Mengenai kekurangan Kalteng, Sugianto menegaskan, pemerintah akan berupaya pengatasi hal tersebut, khususnya terkait karhutla. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah proses pembukaan lahan untuk berladang yang kerap dilakukan dengan cara membakar.
Pemerintah terus memaksimalkan pengelolaan lahan gambut agar lebih produktif, sehingga mampu memaksimalkan pengembangan lahan pertanian. Bahkan, saat ini sejumlah produk pertanian sudah mampu dikembangkan dengan maksimal, meski lahan yang digunakan tidak dibakar.
”Seperti padi organik, Kalteng bahkan surplus padi. Pengembangan jagung dan lainnya sudah mampu dilakukan di Kalteng. Untuk itu, kalau gambut ini dijadikan lahan produktif, tidak akan ada yang mau membakarnya,” ujarnya.
Melihat dari kemampuan daerah, Sugianto mengharapkan Presiden sesegera mungkin menetapkan lokasi ibu kota negara di Kalteng. Pemprov segera melakukan tindak lanjut mengatasi kekurangan Kalteng apabila memang keputusan tersebut sudah dikeluarkan.
”Kalteng ini sudah layak jadi ibu kota. Semua yang dikriteriakan pusat sudah terpenuhi dan memang harus ada pembenahan di beberapa sisi saja,” pungkasnya. (sho/ign)
