PROKAL.CO, SAMPIT – Program pemberian seragam gratis kepada siswa SD dan SMP di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun ini terancam gagal. Pasalnya, anggaran dalam APBD Perubahan Kotim 2019 tidak memungkinkan menjalankan program tersebut. Di satu sisi, DPRD Kotim juga menilai pengadaan seragam gratis sudah terlambat.

Ketua Komisi III Rimbun mengatakan, pembahasan di tingkat komisi menyepakati ada alokasi anggaran untuk program itu. Namun, dalam kompilasi akhir, sejumlah wakil rakyat mulai menyuarakan agar anggaran sisa pemangkasan dialihkan secara total ke sektor lain.

”Anggaran yang diajukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kotim sebesar Rp 9 miliar, dalam perjalanannya dipangkas menjadi Rp 6 miliar," kata Rimbun.

Rimbun menyarankan Disdik mencermati kembali usulan yang diajukan dan  anggaran sisa pemangkasan digunakan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan kebutuhan lainnya.

”Masih banyak kebutuhan yang lebih penting dan mendesak dari seragam sekolah gratis tersebut. Terutama penambahan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar," ucapnya.

Menurut Rimbun, DPRD bukannya menolak atau tidak setuju dengan program kerja Pemkab Kotim yang ingin menyediakan seragam sekolah secara gratis. Namun, karena adanya kebutuhan lain yang lebih penting dan harus segera dipenuhi, anggaran yang diajukan terpaksa dipangkas.

Selain itu, dipangkasnya anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis juga akibat kemampuan keuangan daerah dalam APBD Perubahan 2019 sangat terbatas.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim Halikinnor menerima penjelasan DPRD terkait pemangkasan anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis itu. Dia memaklumi kondisi keuangan daerah saat ini perlu pembelanjaan yang cermat dan tepat.

”Kami belanjakan sesuai anggaran yang tersedia dan mudah-mudahan pada anggaran tahun yang akan datang program tersebut bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli dalam rapat  kompilasi APBD Perubahan mengatakan, anggaran pengadaan seragam gratis yang masih tersisa Rp 6 miliar itu juga bakal dipangkas lagi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dialihkan ke sektor lain. Sebab, banyak hal yang lebih memerlukan anggaran, di antaranya membayar iuran BPJS kesehatan warga Kotim.

”Saya  cenderung lebih menyarankan agar anggaran itu dialihkan untuk pembayaran BPJS. Sebab, dari informasi yang saya terima, pembayaran di APBD  murni lalu hanya sampai Agustus ini saja,” kata Jhon.

Jhon menilai pengadaan seragam gratis adalah rencana yang mulia. Namun, dari sisi momentum kurang tepat. Akan lebih baik dialokasikan dalam APBD Murni 2020 mendatang, sehingga ketika tahun ajaran baru, wali murid tidak lagi dibebankan biaya menebus seragam baru.

”Saya sepakat kalau ini diarahkan ke APBD murni 2020 saja, karena kalau sekarang rata-rata sudah memiliki baju semua,” ujarnya. (ang/ign)