SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) belum memutuskan sepenuhnya melaksanakan pembangunan penambahan fasilitas di ikon jelawat. Hal itu tergantung kondisi keuangan daerah. Apabila bebannya tak terlalu berat, program itu pasti dilaksanakan.

”Jelawat tetap masuk dalam program, tetapi bukan dalam waktu dekat ini. Bisa 2020 atau 2021 mendatang, melihat kondisi keuangan daerah. Karena saat ini masih banyak kebutuhan yang harus diselesaikan dan diprioritaskan. Paling utama program pembangunan multiyears,” kata Sekda Kotim Halikinnor, Minggu (27/10).

Usulan proyek pembangunan menara jelawat setinggi 37 meter itu akan menelan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Selain proyek infrastruktur, tahun depan Pemkab Kotim juga fokus pada persiapan Pilkada 2020 yang memerlukan anggaran cukup besar.

”Kami juga fokus mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2020 karena penyerapan dananya memerlukan Rp 50-60 miliar. Belum lagi ditunjuk menjadi tuan rumah festival anak saleh 2020. Itu juga harus kita persiapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Halikin menegaskan, hal paling utama adalah memprioritaskan penyelesaian proyek pembangunan multiyears. Salah satunya pembangunan gedung baru RSUD dr Murjani Sampit, Mal Pelayanan Publik, dan pembangunan kawasan expo.

”Jadi, kami harapkan selesai masa jabatan kabinet sahati, semua program pembangunan, khususnya pembangunan multiyears selesai tepat waktu,” tandasnya.

Proyekpenambahan fasilitas ikon jelawat sebelumnya menulai pro-kontra. Sejumlah kalangan menolaknya karena dinilai tak prioritas. Partai Golkar Kotim, misalnya, memastikan akan menolak rencana proyek  itu. Fraksi Golkar di DPRD Kotim diperintahkan menolak rencana tersebut sejak awal.

”Sikap kami tegas dari Golkar. Kami tidak ada istilah ’nanti kita lihat’. Kami mulai sekarang menolak rencana penambahan fasilitas jelawat itu,” kata Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi, Senin (14/10) lalu.

Dia menjelaskan, posisi DPD Golkar sejatinya bukan sebagai penentang kebijakan Pemkab Kotim. Akan tetapi, apabila dalam pandangan Partai Golkar tidak sesuai dan kurang bermanfaat, pihaknya akan bersikap tegas.

”Kami bukan oposisi membabi buta. Contohnya proyek pembangunan jalan di  Mentaya  Seberang kami dukung, proyek wisata Ujung Pandaran kami dukung karena memang sesuai dan sejalan dengan kami,” kata dia.

Menurutnya, senilai Rp 40 miliar justru akan terasa manfaat dan dampaknya apabila dialihkan ke pembangunan jalan di pelosok. ”Justru kami sepakat anggaran itu untuk membangun jalan di pelosok yang ketika musim hujan berubah menjadi kubangan lumpur,” kata Joni Abdi. (hgn/ign)