SAMPIT – Sengkarut persoalan pasar di Kabupaten Kotawaringin Timur disinyalir akibat permainan mafia pasar di baliknya. Oknum itu mengedalikan pungutan liar dan sektor lainnya hingga persoalan pasar tak pernah selesai.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim Redy Setiawan mengaku kewalahan menangani persoalan pasar akibat permainan mafia yang telah mengakar. Parahnya, oknum itu punya akses ke pejabat pemerintahan.

”Saya memang marah dengan ulah oknum yang masih bermain di pasar ini. Kami berjuang  untuk memperbaiki pasar dari berbagai persoalan hingga menertibkan berbagai pungutan liar, eh ternyata masih ada,” kata Redy, Kamis (31/10).

Redy mengaku tidak takut berhadapan dengan oknum itu. Dia ditugaskan ke SOPD tersebut untuk menata dan membina pasar dengan baik agar persoalan yang menumpuk di pasar bisa diselesaikan.

Dia tidak menampik, oknum yang bermain di pasar tidak lain merupakan bagian dari oknum pemerintahan. Untuk persoalan itu, dia telah menyampaikan gambaran dan kondisi pasar dengan sengkarut persoalannya kepada Sekda Kotim Halikinnor.

Persoalan terbaru, kata Redy, adanya jual beli lapak pedagang di kawasan relokasi pasar keramat. Dia menerima informasi ada oknum yang lagi-lagi bermain dengan menjual lapak kepada  pedagang. Besarannya tak main-main, mencapai Rp 7 – Rp 10 juta.

”Saya jelaskan, sesuai rencana dan ketentuan, pedagang tidak ada dipungut dan  pernyataan ini saya  buat sebagai bahan sanggahan bahwa Disperdagin tidak ada memungut. Kecuali oknum di luar tanggung jawab kantor,” tegasnya.

Munculnya peran oknum mafia pasar itu setelah ada mutasi sepihak yang dilakukan BKD Kotim, yakni terhadap Ma’mun, koordinator kebersihan pasar, dan Zulkipran, koordinator keamanan. Hal itu membuat Kadisperdagin gerah. Mutasi itu ditengarai akibat intervensi oknum mafia dipasar.

Sejak Redy dipercaya membenahi sektor pasar, oknum tersebut dibuat mati kutu. Redy lebih mempercayakan dua orang stafnya yang dimutasi ke Cempaga Hulu dan Telawang tersebut.

Persoalan mutasi itu telah dilaporkan ke Sekda Kotim, Halikinnor. Di sisi lain, DPRD Kotim berancang-ancang mengambil sikap dengan memanggil semua pihak terkait. (ang/ign)