MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Rabu, 15 Januari 2020 14:28
Politisi "Main" Isu SARA, Pengecut..!!!

Intimidasi Dinilai Wajar, Bakal Calon Diminta Tak Cengeng

ILUSTRASI.(PINTER POLITIK)

PROKAL.CO, SAMPIT – Politik intimidasi yang dimainkan dengan menyeret isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) oleh kelompok tertentu dalam Pilkada Kotim memperlihatkan sikap tak kesatria alias pengecut dari kubu yang ingin merebut kekuasaan. Pesta demokrasi tak seharusnya dibuat gaduh dengan praktik politik kotor tersebut.

”Mestinya tak perlu terjadi intimidasi dengan membawa nama suku, etnis, dan lain sebagainya. Tidak baik. Pilkada masih lama dan masih jauh. Kenapa juga harus dibuat gaduh seperti orang mau perang saja,” bakal calon bupati Kotim Jhon Krisli, Selasa (14/1).

Jhon menuturkan, menyeret isu SARA di awal tahapan masa pencalonan mempertontonkan hal tak baik di depan publik. Apalagi dengan menjual isu etnisitas. Saat ini bukan zamannya lagi menggunakan politik dengan dalil SARA. Semuanya sudah dipahami masyarakat. Apalagi dengan kondisi masyarakat Kotim yang pluralis.

Dia juga mengajak semua kontestan hingga tim pendukung untuk memperlihatkan sikap politik kesatria. Semuanya mesti berkomitmen menghindari  sentimen suku dan agama atau  yang lebih dikenal dengan politik identitas.

”Unsur masyarakat Kotim ini tidak hanya satu suku agama, tetapi semuanya ada. Etalase Bhineka Tunggal Ika itu sebenarnya ada di Kotim ini. Jadi, tidak baik kalau sudah menyerang ke ranah suku hingga agama seseorang,” tegasnya.

Jhon Krisli juga mengkritik sikap politik bakal calon yang merasa terintimidasi. Menurutnya, hal itu lumrah dan biasa terjadi dalam dunia politik. Bahkan, kerap jadi senjata pamungkas untuk menjatuhkan lawan politik.

”Saya kira tidak perlu terbawa perasaan. Ya, memang begitulah politik. Penuh intervensi hingga intimidasi. Selagi belum menyentuh ke fisik yang bersangkutan, anggap sebagai angin lalu, karena jika dipikirkan akibatnya dunia politik jadi hal menakutkan. Sebagai politikus, seninya berpolitik ya di situ. Ketika ada dinamikanya,” tegas mantan ketua DPRD Kotim dua periode ini.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Kotim Supriadi mengatakan, politik intimidasi merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam dunia politik. Menurutnya, bakal calon yang merasa tersudutkan dengan permainan politik demikian masih cengeng.

”Itu biasa saja. Kenapa mesti diributkan? Namanya juga dunia politik. Urusan  ancam mengancam itu sudah biasalah,” ujar bakal calon wakil bupati Kotim ini.

Menurut Supriadi, dunia politik memang selalu penuh intrik. Karena itu, mental orang yang terjun ke dalamnya harus siap jika memang ingin bertarung secara total. ”Politik itu biasa tekan kiri, tekan kanan, dan atas bawah, karena memang itulah perilaku politik. Jadi, bukan hal baru bagi saya,” kata Supriadi.

Sebelumnya diberitakan, persaingan tak sehat disinyalir mewarnai Pilkada Kotim. Diduga ada kelompok tertentu yang bermain kasar dengan melakukan intimidasi terhadap salah satu bakal calon. Kelompok itu hanya menawarkan dua pilihan, bergabung atau mengundurkan diri dari  bursa pencalonan.

”Sudah ada mulai. Ada bakal calon yang berusaha dijatuhkan mentalnya. Dan itu benar,” kata bakal calon bupati Kotim Muhammad Arsyad, Senin (13/1).

Menurut Arsyad, kelompok itu bukan orang biasa. Di dalamnya ada sejumlah politikus ternama hingga orang-orang ”besar”. Parahnya, mereka menyeret isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bakal calon tersebut dinilai tidak bisa mencalonkan diri karena terbentur SARA.

”Ini tidak main-main. Sudah menyeret ke ranah suku dan membawa-bawa nama sebuah kelompok,” ungkap Arsyad. (ang/ign)

 


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 22:17

Dishub Diminta Tambah Traffic Light

<p><strong>PALANGKA RAYA</strong> &ndash; DPRD Kota Palangka Raya menilai sejauh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers