PALANGKA RAYA – Empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yakni Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas dan Kotawaringin Barat hingga sekarang masih tanggap darurat banjir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Brigong Tom Moenandaz menyebutkan kondisi air di empat kabupaten itu tidak menentu. Jadi untuk mencabut status darurat banjir tidak bisa ditentukan.
“Turun naik (kondisi air, Red), jadi tidak jelas kapan waktu status tanggapnya dicabut. Tapi sepanjang masih perlu, bisa saja sampai satu, dua minggu lagi,” ungkapnya, Rabu (4/5)
BPBD sendiri sejauh ini sudah menurunkan bantuan sejak terjadinya banjir di empat kabupaten itu. Bantuan yang diberikan itu berupa makanan siap saji, selimut dan bantuan lainnya. Disisi lain, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) khususnya dalam hal bantu logistik dan tenda yang akan digunakan masyarakat yang tempoat tinggalnya terrendam banjir.
Lanngkah demikian diakuinya sebagai antisipasi karena berdasarkan prediksi kemarau baru akan terjadi pada bulan Juni. Jadi dalam rentang waktu yang ada sekarang ini, potensi hujan akan selalu terjadi yang memungkinkan banjir bisa datang sewaktu-waktu.
“Sekarang ini masih berpotensi hujan. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah di empat kabupaten dan juga dengan BNPB masih terus kita lakukan kooordiasinya. Jadi sekarang ini masih tetap waspada,” katanya.
Sementara, itu Kepala Dinas Sosial Kalteng Guntur Talajan melalui Kepala Bidang Bantuan Sosial, Liderson mengatakan, jika bantuan dari Dinsos sudah dikucurkan jauh sebelum terjadi bencana. Bantuan tersebut katanya, sudah disimpan di gudang logistik masing-masing kabupten.
“Dengan sudah siap bantuannya, sewaktu-waktu daerah meminta bantuan, pemerintah setempat tinggal mengusulkan. Intinya kami siap,” ucap dia.
Sementara itu Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo meminta instansi teknis, yaitu BPBD dan Dinas Sosial untuk tidak setengah-setengah mengatasi masalah banjir pada empat kabupaten itu.
“Pemerintah sudah mengucurkan dana ratusan juta rupiah untuk bantuan. Maka dari SKPD yang bersentuhan langsung dengan masalah tersebut harus proaktif,” tegas Hadi. (sho/vin)