SAMPIT – Gebrakan Sugianto Sabran di awal masa jabatannya sebagai gubernur Kalteng mulai mengundang kritik. Kali ini datang dari Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut pernyataan gubernur kadang terkesan tidak terstruktur dan terencana. 

”Jujur saya menilai, belakangan ini sejumlah pernyataan gubernur cukup kontroversial. Ini penyataan yang tidak terencana dan tidak berdasarkan data dan fakta. Mestinya jangan latah dulu, apa yang dibicarakan dan disampaikan gubernur  itu akhirnya menjadi patokan masyarakat Kalteng. Kritik saya kepada gubernur ini untuk membangun, bukan maksud apa-apa,” ujar Jhon Krisli, Rabu (1/6).

Jhon menilai, hal-hal kontroversial itu bisa menjadi blunder Pemprov Kalteng. Salah satu yang menurut Jhon lucu adalah janji gubernur terkait hadiah MTQ tingkat provinsi. Pemenang dijanjikan hadiah dengan nilai fantastis, Rp 150 miliar. Ini, menurut Jhon, aneh. Tak jelas anggaran yang dimaksud bersumber dari mana.

Hal itu lucu, kata Jhon, karena disampaikan gubernur kala Kalteng mengalami defisit anggaran. Bahkan, untuk biaya Pilgub Kalteng lalu, pemprov harus mengutang pada sejumlah kabupaten, termasuk Kotim.

”Apa yang disampaikan di depan orang banyak harus terukur, lihat bagiamana kondisi keuangan kita sekarang. Ini bukan perusahaan, ini pemerintahan. Harus dipahami mekanisme penganggaran,” kata Jhon Krisli.

Menurut Jhon, gaya kepemimpinan Sugianto masih mengadopsi gaya memimpin perusahaan yang tidak mesti melalui proses dan mekanisme di dalamnya. ”Kalau perusahaan, besok mau bangun jalan, asal ada duitnya, laksanakan. Tetapi kalau di pemerintahan ini beda, ada mekanisme berjenjang sesuai aturan mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan. Dan juga sumber pembiayaannya bagaimana, bukannya ujug-ujug langsung jadi,” kata dia.

---------- SPLIT TEXT ----------

Jhon kembali menegaskan bahwa kritik ini bukan sentimen pribadi. Tetapi memang diperlukan.

Persoalan utama yang dihadapi Kalteng, selain tidak jelasnya RTRWP, kata Jhon, juga kecilnya APBD. Hanya di angka Rp 4 triliun. Sedangkan luas wilayahnya 1,5 kali Pulau Jawa. Kata Jhon, gubernur harus memahami persoalan itu, bagaimana caranya meningkatkan APBD dengan cepat dan fantastis ketimbang masa kepemimpinan Teras Narang.

Saat ini, kata Jhon, saatnya gubernur dan wakil bekerja, bukan lagi untuk hal-hal pencitraan. Persoalan kompleks tengah menunggu, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan listrik. Belum lagi sektor kehutanan seperti konflik agraria yang berkepanjangan antara warga dan investor.

Pembangunan infstruktur yang menjadi kewajiban pemprov masih menumpuk untuk dikerjakan. Di satu sisi, APBD Kalteng masih cukup sedikit untuk membiayai pembangunan tersebut.  (ang/dwi)