SAMPIT – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) meragukan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berani menertibkan dan membenahi perkebunan besar kelapa sawit di Kalteng. Selain itu, belum ada gambaran jelas dan langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan di Kalteng.

”(Gubernur) tidak punya kompetensi untuk menyelesaikan (masalah) di sektor kehutanan. Latar belakangnya adalah orang perkebunan (sebagai pengusaha, Red). Kami belum ada gambaran apa pun bagaimana gubernur baru menyelesaikan konflik dan persoalan di sektor kehutanan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas.

Walhi menilai, gubernur akan kesulitan menyelesaikan konflik berkaitan dengan perkebunan karena ada konflik kepentingan. ”Conflict of interest sangat kuat dan ini  berkaitan dengan  banyak pihak,” ujarnya.

Selain itu, Arie juga menyoroti tim audit operasional perkebunan dan pertambangan di Kotim yang dibentuk pemkab. Tim itu seolah-olah mengulang kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh data pelanggaran operasional di lapangan.

Seharusnya, kata Arie, hal itu tidak perlu dilakukan mengingat data pelanggaran itu sudah dikantongi pemerintah daerah. ”Yang harus dilakukan saat ini adalah penegakan hukum, karena data sudah ada. Justru tim ini bisa jadi ruang bagi pemerintah untuk negosiasi dengan perusahaan,” tutur Arie.

Menurut Arie, persoalan di sektor perkebunan dan kehutanan di Kotim telah ditelisik KPK. Namun, hingga kini masih belum ada penindakan. Agar penataan lebih mudah, tindakan tegas terhadap perkebunan yang melanggar aturan sangat diperlukan. ”Penegakan saja lagi harus dilakukan,” katanya. (ang/ign)