SAMPIT – Pahitnya kabut asap tahun lalu tak membuat pemerintah siap mencegah terulangnya tragedi serupa. Alih-alih antisipasi, koordinasi antarinstansi pemerintah pun sangat buruk. Padahal, tragedi asap telah merenggut sejumlah nyawa. Presiden RI Joko Widodo juga meminta pemerintah di daerah serius.

Pemadam Kebakaran (Damkar) Sampit, misalnya, mengaku hanya bisa bekerja seadanya menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan terjadi pada Juli 2016, seiring masuknya musim kemarau. Peralatan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan tidak ada. Seharunya, pada Juni ini persiapan sudah matang.

Kepala UPTD Damkar Sampit Sunardi menegaskan, pihaknya tak menerima anggaran sebesar Rp 3 miliar dari APBD Kotim seperti disebutkan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim. Anggaran yang diterima hanya sebesar Rp 2,7 miliar. Itu pun untuk gajih dan insentif serta biaya rutin kantor, seperti BBM dan pemeliharaan alat pemadam.

”Siaga kemarau yang semakin dekat ini, belum ada sedikit pun persiapannya. Biasanya setiap Juni sudah siaga kemarau, namun saat ini masih belum jelas,” katanya.

Peralatan yang minim, misalnya selang ’Y' coneksi dan kombinasi. ”Tahun ini tidak ada di DPA. Kalau hibah ada dari perusahaan pada 2015 lalu. Minimal pengadaan selang setiap tahun itu 50 roll, sementara 2016 ini tidak ada pengadaan sama sekali,” katanya, seraya menambahkan, ada beberapa peralatan yang tak dimiliki Damkar yang juga penting.

---------- SPLIT TEXT ----------

”Bisa diperkirakan bagaimana nanti hasilnya saat menghadapi siaga kemarau nanti. Kami (damkar) seperti senjata tanpa peluru. Sudah diupayakan mengajukan pengadaan alat ke BPBD, namun tidak juga ditangapi hingga saat ini,” tambahnya.

Kemudian, Sunardi menambahkan, peralatan yang juga penting adalah baju PDL (pakaian dinas lapangan) untuk anggota damkar. Hal itu juga tidak dianggarkan. ”Dalam bertugas, anggota damkar juga sangat memerlukan pakaian, selain itu kosumsi makan minum bagi anggota damkar hanya Rp 7 ribu rupiah, itu belum dipotong pajak,” ujarnya.

Kepala Tata Usaha Damkar Sampit Hery Wahyudi selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) mengatakan, sejauh ini peralatan damkar jauh dari standar pemadam. ”Mesin pemadam di unit mobil damkar kebanyakan memakai alkon. Dari enam unit mobil di antaranya, ada empat menggunakan mesin alkon. Itu tidak maksimal. Standar yang sesuai mesin pemadam jenis mesin Tohatsu Shibora. Itu ada dalam SPM (standar pelayanan minimal) unit oprerasional,” tandasnya.

Seperti diberitakan, BPBD Kotim sebelumnya menyebut Damkar Sampit tahun ini digelontor anggaran sebesar Rp 3 miliar. ”Dananya sudah (ada). Damkar juga sudah mengajukan (dana) untuk perbaikan peralatan. Kalau tidak salah Rp 3 miliar. Itu termasuk untuk gaji dan insentif anggota Damkar,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kotim Rukmana Priyatna.

Rukmana menuturkan, semua kewenanagan perawatan peralatan sepenuhnya diserahkan ke Damkar. Selain itu, Damkar Sampit juga sudah menerima selang tambahan dari bantuan salah satu perusahaan di Kotim. (mir/ign)