SAMPIT – Dua kepala daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) terang-terangan berseberangan dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Perbedaan pandangan itu terkait program Keluarga Berencana (KB). Gubernur menyatakan Kalteng belum perlu program KB, sementara kepala daerah berpandangan program KB akan terus berjalan dan tak terpengaruh dengan pernyataan Gubernur.
Kepala daerah yang secara tegas menyatakan program KB akan terus berjalan yakni, Bupati Kotim Supian Hadi dan Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia. Bupati Kotim Supian hadi mengatakan, program KB merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib dijalankan di daerah.
”Kami mengapresiasi pernyataan bapak Gubernur, tetapi program ini kami laksanakan terkait kebijakan pusat. Walau beliau menganggap hal itu tidak perlu, ya, tidak masalah, karena itu urusan masing-masing daerah,” kata Supian, pekan lalu.
Sementara itu, dukungan terhadap program KB juga disampaikan Riban. Melalui Assisten II Gunawan Abel, pemkot memastikan program KB tetap dijalankan. Pasalnya, program itu merupakan program nasional dan sudah tertuang dalam Peraturan Presiden yang juga masuk dalam program jangka menengah nasional.
”Ini kan (program KB) merupakan program pemerintah pusat dan bukan dari pemerintah kota. Jadi, sudah dilaksanakan semua daerah di Indonesia. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakannya,” katanya.
Program KB, ucapnya, akan mampu mendorong percepatan kependudukan memalui capaian target yang ditetapkan Wali Kota Palangka Raya. Selain itu, akan menjadi media untuk pemantapan manajemen pembangunan kebijakan KB dan pembangunan keluarga agar dapat mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
---------- SPLIT TEXT ----------
”Sudah jelas ke depannya akan tetap kita lestarikan program ini. Semua kan sudah jelas tertuang dalam aturan oleh pemerintah pusat dan kemudian diikuti pemkot yang juga menuangkannya dalam bentuk peraturan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kota Palangka Raya Aratuni D Djaban menuturkan, peserta KB baru sebanyak 2.208 akseptor dan peserta KB aktif sebanyak 21.423 akseptor.
”Ini semua bisa tercapai berkat kerja sama yang baik dengan mitra kerja terkait di lapangan. Kami mengharapkan ke depannya kita bisa lebih bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” kata Aratuni.
Seperti diketahui, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyebut Kalteng belum perlu menerapkan program KB. Pasalnya, jumlah penduduk, khususnya masyarakat suku Dayak sangat sedikit bahkan belum sebanding dengan luas wilayah ini. Meski presiden atau kementerian terkait menanyakan program tersebut, Sugianto memastikan jawabannya akan tetap sama, yakni belum perlu dan tepat dilaksanakan di Kalteng.
”Apabila program KB diterapkan di Kalteng, perkiraan saya 100 tahun yang akan datang, peradaban Suku Dayak bisa hilang dari muka bumi ini. Jadi, perempuan suku Dayak tetap saja melahirkan, tidak perlu KB. Lahan kita masih sangat luas, tidak perlu khawatir," ujarnya. (sei/sho)
