PALANGKA RAYA - Gubernur  dan Wakil Gubernur Kalteng diingatkan agar tidak hanya berkoar-koar untuk meningkatkan (pendapatan asli daerah) PAD Provinsi Kalteng. Namun, gubernur dan wakil gubernur dituntut harus piawai melobi pemerintah pusat agar dana atau proyek pembangunan bisa diarahkan ke Kalteng oleh pemerintah pusat.

"Jangan PAD saja yang digenjot, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan menggakses Anggaran Pusat, baik berupa dana maupun proyek. Saya kira yang penting sekarang sejauh mana kepiawaian melobi pemerintah pusat termasuk kalangan DPR agar dana transfer pusat bisa lebih meningkat dan komitmen proyek-proyek besar nasional bisa diarahkan ke Kalteng, itu yang ditinggu rakyat Kalteng," kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalteng, Yohanes Freddy Ering, Jumat (17/6).

Menurutnya, menggenjot PAD sebagaimana keinginan gubernur sebagai sumber pembiayaan pembangunan merupakan hal yang baik. Namun, Pemprov Kalteng tidak bisa berharap banyak dari hal tersebut, karena ekonomi global belum stabil.

"Bagus-bagus saja, tapi dalam jangka pendek atau situasi saat ini. kita tidak bisa berharap banyak dari PAD. Sebab dengan gejolak ekonomi global yang belum stabil, kurs rupiah cenderung melemah, harga minyak dunia yang rendah, juga harga komoditas sawit atau CPO, karet, rotan dan lain-lain yang masih rendah, menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang pada gilirannya sangat mempengaruhi  penerimaan PAD," tegasnya.

Terjadinya defisit APBD Provinsi 2016 harusnya bisa menjadi pelajatan. Pasalnya, defisit terjadi, karena tidak tercapainya target PAD.

"Selain itu, kemungkinan defisit APBD Provinsi 2016 terjadi, lebih karena tidak tercapainya target PAD," tandasnya. (arj)