SAMPIT- Sengkarut tumpang tindih lahan bukan cerita baru di Kotim. Kasus teranyar menyertakan nama pengusaha lokal bernama Yoyong, yang dikagetkan dengan sertifikat ganda pada lahan yang dibelinya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa oknum makelar sertifikat bergentayangan di Kantor BPN Kotim.
Untuk diketahui, Yoyong membeli sebidang tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 2,5 Sampit pada 13 Juli 2015 lalu dari seseorang bernama Ahmad Fauzi. Tanah seluas tiga ribu meter persegi itu bersertifikat SHM Nomor 07537 yang dikeluarkan BPN tertanggal 22 September 2014. Kesepakatan para pihak, tanah itu dihargai Rp 1 juta per meter perseginya. Yoyong pun sudah membayar Rp 1,5 miliar, dengan bukti kuitansi. Sisanya bakal dilunasi saat proses balik nama selesai.
Kejutan datang saat proses pembuatan akta jual beli di notaris. Tanah itu ternyata bersertifikat ganda. Saat proses di notaris, baru diketahui bahwa tanah itu sudah memiliki sertifikat hak milik nomor 5134 atas nama Chairul Kasim. Sertifikat itu diterbitkan BPN pada 10 September 2001.
Merasa dirugikan, Yoyong pun melaporkan Ahmad Fauzi yang bekerja sebagai PNS itu atas dugaan penipuan. Laporan sudah disampaikan kepada Polres Kotim beberapa waktu lalu.
Aktivis antikorupsi di Kotim, Gahara, menilai bahwa terbitnya dua SHM itu jelas melibatkan oknum mafia sertifikat di BPN. ”Mana mungkin tidak melibatkan orang dalam (BPN), ini tentunya sudah ada praktik suap dalam terbitnya sertifikat tersebut,” kata Gahara, Selasa (6/9) kemarin.
”Dari sejumlah kasus yang sudah kami telisik, ternyata ada indikasi keterlibatan orang dalam juga untuk pembuatan sertifikat ganda, dengan deal-deal tertentu di belakang layarnya,” sambung dia.
Gahara menegaskan, tumpang tindih lahan sertifikat ganda pada objek yang sama jelas melibatkan oknum BPN. ”Kami sudah memiliki beberapa data tentang adanya praktik mafia sertikat tanah di Kotim. Dalam waktu dekat akan dilaporkan ke kepolisian, dan dugaan itu dilengkapi sejumlah bukti,” tegasnya
”Kami juga sudah memiliki data terkait aset oknum mafia tanah sejauh ini. Kami siap membongkar perkara itu dengan memberikan dukungan penuh ke kepolisian,” ungkapnya.
Laporan Yoyong atas dugaan penipuan jual beli tanah yang belakangan diketahui bersertifikat ganda, kata Gahara, bisa menjadi pintu masuk bagi polisi untuk mengungkap praktik mafia tanah di Kotim. ”Kita dukung penuh langkah Polres Kotim mengungkap kasus itu,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kotim Jamaludin menegaskan bahwa dirinya mengutuk keras praktik pembuatan sertifikat melalui makelar atau oknum BPN itu. Selama ini dia selalu mengingatkan biaya yang dikeluarkan semuanya jelas, sesuai ketetapan yang ada.
”Saya sudah berulangkali ingatkan biaya pembuatan sertifikat itu sudah ada standarnya. Kemudian pembayarannya pun langsung melalui loket dan disetor ke bendahara kantor, jangan melalui si A atau si B,” tegas Jamaludin.
Terkait tudingan adanya dugaan praktik suap untuk memuluskan sertifikasi lahan, Jamaludin masih perlu menelisik lebih jauh. ”Pengawasan saya kan terbatas juga untuk mengawasi jajaran saya,” ujar dia.
Jamal menginginkan peran aktif dari warga untuk bersama-sama mengawasi. Apalagi jika tudingan yang mengatakan harus setor sejumlah uang atau sejenisnya kepada BPN untuk memuluskan penerbitan sertifikat tersebut. (ang/dwi)
