SAMPIT – Fasilitas rumah jabatan bupati Kotim bakal terus dilengkapi. Teranyar, beredar kabar bahwa pada 2017 akan dibangun ruang pertemuan di sana. Dibiayai dengan sistem tahun jamak alias multiyears contract selama tiga tahun berturut-turut.

Pembangunan fasilitas ruang pertemuan di rujab bupati itu disebut sepaket dengan sejumlah program yang dicanangkan tahun depan, yang secara keseluruhan kebutuhan dananya diperkirakan mencapai Rp 40 miliar.

Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli tak membantah rencana itu. Hanya, dia belum bisa memastikan total biaya yang diperlukan. ”Memang betul ada rencana pembangunan ruang pertemuan di area rujab, tetapi itu bukan rujabnya, rujab kan sudah dibangun saat ini,” ujar Jhon Krisli kepada Radar Sampit, Senin (17/10) kemarin.

Dia menambahkan, belum ada penyampaian terkait keperluan dana untuk pembangunan ruang pertemuan tersebut. Saat ini masih dalam perhitungan tim anggaran eksekutif. ”Belum, belum tahu soal berapa biayanya. Yang pasti itu rencananya untuk pembangunan ruang pertemuan di rujab dan di bagian depan,” jelas politikus PDI Perjuangan Kotim itu.

Sementara untuk tindak lanjut rencana megaproyek pada 2017 mendatang, legislatif dan eksekutif akan menggelar pertemuan pada Kamis pekan ini. Sekaligus membicarakan semua rencana proyek dengan nilai besar yang masuk dalam daftar penganggaran tahun jamak.

Di kalangan DPRD Kotim, rencana proyek multiyears ini dikabarkan menelan anggaran sedikitnya Rp 1,4 triliun. Angka tersebut akan dibayar Pemkab Kotim kepada rekanan selama tiga tahun berturut-turut untuk pembangunan sejumlah jalan penghubung antarkecamatan dan daerah yang masih terisolasi.

Komisi IV DPRD Kotim yang membidangi infrastruktur, membenarkan bahwa sejumlah proyek bakal dianggarkan dengan sistem tahun jamak pada 2017 nanti. Hanya, kata Ketua Komisi IV Jainudin Karim, tak semua pekerjaan pembangunan infrastruktur bakal dilaksanakan dengan pola multiyears contract. Sebagian ada yang bakal dikerjasamakan dengan program Bhakti Karya TNI.

”Kalau kita multiyears-kan semua, ya anggarannya mungkin saja mencapai Rp 1,4 triliun, tetapi tidak semua, untuk menghemat anggaran. DPRD sudah menginginkan dalam pelaksanaannya TNI dilibatkan,” ujar Jainudin Karim.

Politikus Gerindra Kotim itu menambahkan, sedikitnya ada sembilan ruas jalan yang akan dibangun dengan panjang total mencapai 225 kilometer. Jalan itu terbagi di sejumlah titik, baik di kawasan pedalaman hingga perkotaan.

”Kami sangat mendukung jika sebagian pembangunan jalan itu melibatkan anggota TNI. Dengan demikian dari sisi efiseinsi dan penghematan anggaran bisa terlaksana. Kalau diproyekkan, ya besar sekali anggarannya, Kalau melalui program Bhakti Karya TNI anggarannya jauh lebih kecil,” tegas Karim. (ang/dwi)