SAMPIT – Parahnya kondisi infrastruktur di pedalaman membuat warga kembali meminta keadilan. Mereka ”menggugat” pemerintah yang dinilai membiarkan warga hidup dalam keterbatasan. Kondisi itu tidak adil. Pasalnya, pemerintah memberikan izin investasi yang membabat hutan, namun mereka dibiarkan hidup susah.
Masalah itu terungkap dalam foto yang diunggah pengguna Facebook, Yoni, Sabtu (10/12) lalu. Dia memajang sejumlah foto parahnya ruas jalan di Antang Kalang. Dalam foto itu, sebuah mobil terjebak kubangan lumpur dengan posisi miring nyaris 90 derajat. Tampak pula pengendara sepeda motor bersusah payah keluar dari lumpur tersebut.
Sampai kemarin (11/12), foto yang diunggah Yoni masih ramai ditanggapi pengguna Facebook, yang sebagian besar merupakan warga di kawasan itu. Dalam keterangannya, Yoni mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi warga.
”Sampai kapan masyarakat Antang Kalang harus selalu bersahabat dengan jalan yang seperti ini? Setiap hari harus melewati jalan yang penuh lumpur. Memang, daerah kami dikelilingi perusahaan besar (kelapa sawit), tapi keberadaan mereka tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat Antang Kalang. Apakah kami masyarakat Antang Kalang tidak pantas menikmati jalan yang enak seperti di kota?” katanya.
Akun Facebook lainnya, Iman, menyindir renovasi Rumah Jabatan Bupati Kotim yang akhirnya lolos dalam pembahasan anggaran di DPRD Kotim. Menurutnya, jalan di desa tak penting karena jarang dilihat pejabat pemerintahan, sementara rujab lebih penting karena tempat para pemimpin berkumpul.
”Apalagi (pejabat) yang datang dari pusat atau provinsi, mana ada yang turun ke desa. Jadi, wajar apabila jalan di desa tak diperhatikan,” ujarnya.
Netizen lainnya, Agus Prawono, menggambarkan, kondisi demikian sudah berlangsung selama satu dekade lebih. Selain penuh lumpur, kendaraan yang melintas juga sering rusak karena kondisi jalan yang memprihatinkan.
Sebagian besar netizen dalam diskusi yang juga diikuti mantan Camat Antang Kalang Siagano tersebut meminta agar ada keadilan pembangunan. Pemerintah diharapkan tak hanya fokus pada pembangunan di kota. Pembangunan seharusnya dimulai dari desa dengan anggaran yang besar.
Parahnya kondisi jalan di Antang Kalang sebelumnya juga dibenarkan Supriansyah, warga setempat yang dihubungi langsung dari Sampit, Sabtu lalu. Menurutnya, jalan itu menjadi langganan hancur saat musim hujan karena masih terbuat dari tanah latrit.
Selain mempersulit akses transportasi warga, lanjutnya, pasokan barang yang dikirim ke wilayah utara juga sulit masuk. Jika hujan terus-terusan turun, warga harus bersusah payah menempuh perjalanan hingga sampai ke kota.
”Kalau dalam kondisi normal, biasanya dapat ditempuh dengan waktu 6 – 7 jam. Pada kondisi seperti ini bisa sampai 10 jam. Apalagi jika ada truk yang terhalang di tengah jalan, harus ekstra hati-hati dan bergantian melintas,” ujarnya.
Bupati Kotim Supian Hadi sebelumnya sudah menegaskan bahwa renovasi rujab dilakukan karena bangunan tersebut merupakan simbol daerah dan saat ini kondisinya tak layak karena sering bocor saat hujan.
”Pengamat kalau mau memberikan penilaian jangan setengah-setengah, tapi lihat juga sisi lainnya. Begitu juga anggota dewan yang tidak sepakat. Kalau perlu, ayo sama-sama ketika hujan kita cek kondisi rujab biar tahu semua. Kalau sudah di sana, jangan ada yang minta payung,” ujar Supian, Kamis (8/12) lalu.
Terkait kurangnya anggaran sejumlah program, Supian mengatakan, hal itu karena keterbatasan anggaran. Tidak mungkin pemkab keluar dari jalur rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan.
”Pembangunan di Kotim ini mengacu kepada RPJMD. Jadi, di situ ada sembilan program prioritas yang ditetapkan. Semuanya diakomodir sesuai dengan yang sudah kita tetapkan bersama di RPJMD,” ujarnya. (ign)
