SAMPIT – Pengelolaan aset daerah amburadul. Ini tercermin dari ketidakjelasan aliran uang sewa aset daerah di Jalan Ais Nasusiton, yakni Gedung Olahraga (GOR), delapan ruko, dan Lapangan Tenis Tugu.

Ketidakberesan uang sewa mencuat saat Komisi III DPRD Kotim bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim, dan Dinas Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kotim melakukan pengecekan ke lapangan. Aset pemerintah diduga dikuasai sekelompok oknum pemerintah, disewakan, dan uangnya  tak jelas.

”Kita mesti kejar oknum yang bermain aset ini. Disewakan dan uangnya dengan jumlah yang cukup besar masuk ke kantong pribadi,” kata Rimbun, Ketua Komisi III DPRD.

Rimbun menduga ada pihak yang melindungi dan ikut bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan  pribadi. “Jelas ini merugikan daerah, sebab uang sewa yang seharusnya disetor ke kas daerah, ini masuk ke kantong pribadi, masuk sudah perbuatan melanggar hukum,” kata Rimbun.

Selain itu, kata Rimbun, pemungutan tanpa dasar dan legalitas kepada warga yang menyewa itu adalah pungli. Secara aturan  pihak yang sejatinya berwenang menarik biaya sewa itu adalah dinas yang menangani aset tersebut, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dispora Kotim Najmi Fuadi membenarkan bahwa sejumlah sarana olahraga tersebut dikuasai oleh oknum pemerintah. Namun, Najmi tidak mengetahui secara pasti setoran uang sewa tersebut diserahkan kemana dan siapa penerimanya.

Dari penelusuran di lapangan, satu ruko di kompleks Lapangan Tugu disewakan Rp 3,5 juta. Penyewa setor di awal tahun.  Jika bayar per bulan, maka dikenakan Rp 300 ribu.

“Kami bayar saja karena ada kuitansinya. Terlepas siapa yang memungut, kami tidak tahu juga. Pokoknya ada orang ke sini,” ujar  penyewa yang tidak mau disebutkan namanya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Aset pada DPKAD Kotim Suhartono menyebut, aset di Jalan Ais Nasution masih tercatat di Dinas PU Kotim, namun kini mulai proses peralihan ke Dispora Kotim. ”Memang ada ruko delapan pintu, kami dari aset tidak pernah mengeluarkan  biaya sewa dan lain sebagainya,” kata dia.

Suhartono mengakui pemerintah kecelongan dalam kasus itu. Sejatinya aset itu menjadi salah satu sumber pendapatan, tapi justru bocor ke tangan oknum. Dia berjanji akan menertibkan  semua aset yang tengah dikuasai pihak tertentu untuk keuntungan pribadi. ”Saat ini kami terus benahi soal aset di Kotim, sebelum ini ribut kami sudah mengecek hingga kepada soal penyewaan ini,” tukas dia. (ang/yit)