KASONGAN - Sekitar 50 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB) berunjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Katingan, Jumat (6/1) sore. Mereka menuntut Bupati Ahmad Yantenglie mundur dari jabatannya. Serta mengawasi proses hukumnya hingga sampai ke pengadilan.

Koordinator aksi, Sarman Molilo menuturkan jika masa mengutuk keras tindakan asusila yang dilakukan oleh Bupati Katingan. Mereka juga menuntut lembaga DPRD setempat untuk mengajukan surat pemberhentian Bupati Ahmad Yantenglie ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau tidak ditanggapi maka kami akan membawa masa yang lebih banyak. Kami juga minta DPRD untuk mengawasi proses hukum bupati di Polda Kalteng sampai tuntas," tukasnya.

Dirinya mengaku jika aksi ini tidak ditunggangi atau bermuatan politisasi sama sekali. Melainkan murni kekecewaan masyarakat atas kasus asusila yang dilakukan bupati katingan.

"Perbuatannya itu yang memalukan rakyat katingan. Hukum adat akan segera menyusul kepada bupati dan pasangan selingkuhannya. Karena beliau merupakan seorang pejabat yang melakukan tindakan yang sangat memalukan," tegasnya.

Ketua DPRD Katingan Ignatius mengatakan jika aspirasi yang disampaikan akan segera dirapatkan.

"Mohon dukungan masyarakat untuk mendukung langkah yang diambil DPRD nantinya," ujar Mantir.

Selain itu, Mantir meminta diberikan waktu untuk merapatkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Sebab DPRD tidak dapat bekerja diluar jam kantor.

"Kebetulan hari ini Jumat, maka akan kita rapatkan secepatnya hari senin depan. Mari semua pihak mengawal proses hukum ini," katanya.

Ketua DPRD juga menyampaikan kekecewaannya terhadap perbuatan Bupati Katingan. Skandal ini jangan sampai terjadi lagi.

"Jadikan yang pertama dan yang terakhir. Kita akan proses secara kelembagaan karena ada aturan tata lembaga sendiri terkait pelanggaran sumpah janjinya," tutup Mantir. (agg/oes)