KASONGAN - Untuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Katingan Achmad Yantenglie di DPRD Katingan berlangsung alot. Masa ngotot mengajukan diri untuk terlibat langsung mengawal rapat pengambilan keputusan yang diagendakan pada Rabu (11/1) mendatang.

Koordinator aksi, Juanta mengatakan jika perbuatan tak senonoh bupati hingga berujung penggerebekan bersama isteri anggota Polri itu sudah mencederai hati semua masyarakat Kabupaten Katingan.

”Perbuatan Bupati Katingan itu sangat memalukan. Pokoknya kami menuntut bupati harus mundur dari jabatannya,” tegasnya di depan Kantor DPRD Katingan, Jumat (6/1) sore. Jika tidak, ungkap Juanta, maka pihaknya bakal melakukan demo besar-besaran hingga tuntutan itu terpenuhi.

”Akibat kasus ini, kami masyarakat Katingan merasa dipermalukan. Terlebih dia merupakan pejabat publik dan orang nomor satu di Katingan," tegasnya. Ketua Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB), Sarman Molilo saat dimintai tanggapannya terkait bagaimana pelayanan bupati selama menjabat. Secara umum Sarman mengakui kinerjanya dinilai cukup baik, terutama yang menyangkut kebijakan-kebijakan daerah.

 ”Pelayanan kepada masyarakat sudah baik saja. Tapi biarlah masyarakatbyang menilainya,” ujar Sarman. Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa mengaku akan menampung semua aspirasi masyarakat. Bahkan menjanjikan untuk segera menindaklanjuti tuntutan demonstran tersebut ke lembaga legislatif bersama seluruh jajaran. 

 ”Kami juga sedang melaksanakan rapat internal bersama lima fraksi. Nanti kita lihat saja apakah kelima fraksi ini setuju atau tidak dengan perbuatan bupati tersebut,” cetusnya.

Kelima fraksi itu yakni Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golongan Karya (Golkar), Gandang Nyaru dan Fraksi Kebangkitan Amanat Nasional (KAN).

 ”Berhubung isteri bupati merupakan unsur pimpinan dan juga menjadi korban (Wakil Ketua I DPRD Katingan, Red), maka kita tidak akan meminta tanggapannya. Karena lembaga ini sudah diatur, dan bukan diatur oleh seseorang,” tukasnya. (agg/oes)