KASONGAN – Desakan terhadap Bupati Katingan Ahmad Yantenglie agar mengundurkan diri dari jabatannya kian menguat. Ratusan massa kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Katingan, Rabu (18/1). Namun, Yantenglie justru ”kabur”, alias menghindari pendemo dengan dalih melakukan perjalanan dinas ke daerah.

Informasinya, saat aksi itu berlangsung, Yantenglie sedang dalam perjalanan melantik kepala desa di wilayah Kecamatan Marikit. Dia juga dikabarkan akan mengunjungi Cagar Alam Sepan Sepui selama beberapa hari.

Catatan Radar Sampit, sejak kasusnya mencuat, Yantenglie belum pernah sekalipun menghadapi massa secara langsung terkait skandal perzinaan yang menjeratnya. Aksi demo kemarin sejatinya sudah beredar luas sehari sebelumnya dan telah mendapat izin aparat.

Karena Yantenglie tak ada, massa sempat mengancam merangsek masuk untuk menyegel ruang kerja bupati. Jumlah massa lebih banyak dibanding dua aksi sebelumnya, yakni mencapai sekitar 500 orang. Demo dikawal ketat ratusan aparat gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP.

Dalam orasinya di halaman Kantor Bupati Katingan, pendemo memekikkan tuntutan agar Yantenglie segera mundur dari jabatannya. Orang nomor satu di Katingan itu dinilai melecehkan masyarakat Katingan karena kasus perzinaannya dengan ASN bernama Farida Yeni, yang juga istri polisi.

Penyegelan akhirnya dibatalkan setelah koordinator aksi, Menteng Asmin, meminta pendemo tetap tenang dan tidak berbuat anarkis. ”Hari ini kita kembali menyampaikan tuntutan secara damai. Kalau ada yang sampai menyegel ruang bupati, itu namanya anarkis. Cukup kita menyampaikan aspirasi di luar saja. Jangan sampai ada yang berbuat yang aneh-aneh!" tegasnya.

Para pendemo hanya dihadapi Asisten III Setda Katingan Alpian Noor. Mantan Kepala BPMDes Katingan itu dicecari teriakan massa yang mempertanyakan status Yantenglie. ”Apakah Bupati Ahmad Yantenglie masih menjabat bupati atau tidak?” ujar massa. 

Setelah diberikan kesempatan, Alpianoor menjawab pertanyaan masyarakat. Menurutnya, kasus Yantenglie sedang dalam proses hukum. ”Semuanya itu serahkan kepada pihak hukum yang menangani permasalahan ini," ujarnya.

Tidak berselang lama, orasi kemudian bergeser ke gedung DPRD Katingan. Massa memaksa pihak legislatif segera memakzulkan Yantenglie.

Selain massa yang menuntut pengunduran diri Yantenglie, ratusan warga dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buntut Bali juga mendatangi Kantor Bupati Katingan. Mereka meminta Bupati bertanggung jawab atas nasib puluhan warga trans yang sampai sekarang belum mendapatkan lahan usaha yang dijanjikan pemerintah.

”Kami sudah sepuluh tahun menjadi warga transmigrasi. Tapi, kami belum juga mendapat kejelasan atas pembagian lahan usaha dua," ujar Anam, warga UPT Buntut Bali saat menyampaikan orasinya.

Pengamanan demo kemarin dipimpin langsung Kapolres Katingan AKBP Tato Pamunkas Suyono bersama Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit di Kasongan, Kapten Inf Dedi Marwanto. 

Pansus Dibentuk

Sementara itu, di waktu bersamaan, DPRD Katingan melaksanakan Rapat Paripurna Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan di gedung DPRD setempat. Setelah perdebatan alot, komposisi pansus akhirnya terbentuk. Sebanyak 11 orang perwakilan lima fraksi ditetapkan menjadi anggota.

”Rapat kita skor beberapa saat untuk memberikan waktu 11 perwakilan fraksi ini berembuk menentukan posisi ketua," kata Ketua DPRD Katingan Ignatous Mantir Ledie Nussa.

Menurut Mantir, pansus dipimpin H Fahmi Fauzi dari Fraksi Golongan Karya dengan wakil Marserius dari Fraksi Gerindra. Sembilan anggota lainnya, yaitu Supriadi (F-PDIP), Riming U Idui  (F-PDIP), Esenhover (F-Gerindra), Akhmad Saifudi (F-Golkar),  Bakti Gunawan (Fraksi Kebangkitan Amanat Nasional), dan Sugianto (F-KAN). Kemudian, Karyadi, Hermanprimansyah, dan Eterly dari Fraksi Gandang Nyaru.

Setelah ditetapkan, pansus sudah bisa mulai bekerja menangani kasus perzinaan Yantenglie. ”Mereka sudah sah melaksanakan tugas,” ujar Nussa.

Pansus, lanjut Nussa, ditargetkan menyelesaikan pekerjaannya selama 15 hari. Meski demikian, masa kerja pansus bisa saja bertambah. ”Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, karena tidak mutlak harus 15 hari," tandasnya. 

Tim DAD

Dari Palangka Raya dilaporkan, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng akan mengawal kasus Yantenglie hingga tuntas ditangani aparat berwenang. Selain itu, lembaga adat tersebut juga akan membentuk tim untuk mengawal kasus tersebut, yang akan dipimpin langsung Ketua DAD Agustiar Sabran.

”Kasus ini tentu menjadi perhatian DAD, karena ada adat yang dilanggar. Untuk itu, kita akan kawal kasus ini sampai selesai sesuai hukum positif atau hukum yang sedang berjalan," kata Agustiar usai rapat membahas persoalan kasus Yantenglie.

Menurutnya, tim dibentuk agar tidak ada yang memanfaatkan situasi tersebut sebagai panggung yang akan berdampak pada masyarakat. Terkait hukum adat, pihaknya akan berkoordinasi dengan DAD Katingan dan tokoh adat setempat. (agg/arj/ign)