JAKARTA – Wacana terkait pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya yang belakangan ini ramai diperbincangkan di daerah, juga menyita perhatian kalangan elit pemerintah pusat. Keputusan pemindahan itu menunggu kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

”Presiden sudah meminta untuk melakukan pengkajian dan Bappenas diinstruksikan melakukan itu. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (11/4) saat ditemui Radar Sampit di kantornya.

Menurut Tjahjo, kota yang menjadi ibu kota negara harus dikaji dari berbagai aspek, karena menyangkut lembaga negara dan kedutaan besar. Meskipun Gubernur Kalteng sudah menyiapkan lahan untuk dan beberapa fasilitas lainnya, tetap saja syarat untuk menjadi ibu kota harus terpenuhi. 

”Ibu kota itu harus mudah aksesnya, salah satunya akses bandara. Hal ini pasti memerlukan waktu lama. Lima tahun ke depan ini ingin fokuskan infrastruktur, sosial, dan ekonomi," ujarnya. 

Saat disinggung masalah target mengenai kajian yang dilakukan Bappenas, Tjahjo mengaku kurang mengetahui. Batas waktu kajian dilakukan juga tidak bisa dipastikan, karena membangun infrastruktur pemerintahan memang tidak mudah. 

”Ide pemidahan ibu kota ke Palangka Raya sudah tercetus sejak zaman Bung Karno. Saat ini masih dilakukan proses pengkajian, sehingga tidak dapat dipastikan," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kalteng Rahmat Nasution Hamka menegaskan, jangan sampai pemerintah pusat memberikan harapan semata untuk melakukan kajian terhadap wilayah Palangka Raya.

”Saya berharap pemerintah pusat jangan PHP (pemberi harapan palsu, Red), karena hal ini sudah sangat ditanggapi serius pemerintah provinsi, terlebih masyarakatnya," katanya, Senin (10/4) lalu.

Rahmat menuturkan, saat ini gubernur juga sudah menyiapkan lahan apabila pemerintah pusat serius terkait hal tersebut. Apalagi saat ini Pemprov Kalteng juga terus berbenah untuk melakukan perbaikan fasilitas infrastruktur di Kalteng.

Jangan Terpinggirkan

Sementara itu, dari Palangka Raya dilaporkan, Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia menegaskan, Kalteng sangat siap menjadi ibu kota pemerintahan. Walaupun tak bisa dipungkiri pemindahan Ibu Kota ke Palangka Raya dipastiksn berdampak positif dan negatif apabila terealisasi.

”Kita yang jadi pejuang untuk realisasi rencana itu. Jangan ditanya semangatnya, kita sudah siap. Mendukung penuh dan berharap hal tersebut bisa terwujud,” katanya, Senin (10/4).

Menurutnya, dampak itu pasti ada. Positifnya, pembangunan di Palangka Raya berubah dratis, baik infrastruktur, pemerintahan, maupun masalah sosial budaya. negatifnya, semua pihak harus siap menrima berbagai macam konsekuensi persoalan dalam kota pemerintahan.

Riban menegaskan, masyarakat lokal juga harus menjaga adat istiadat yang ada. ”Kita orang Dayak punya karakter dan kita harus memelihara hal itu. Jangan sampai terpinggirkan karena keadaan dan situasi yang ada,” katanya.

Riban menambahkan, masyarakat lokal juga jangan sampai tidak cocok terhadap perubahan yang terjadi, termasuk dengan banyaknya masyarakat yang masuk. ”Orang Dayak gak boleh begitu. Orang Dayak harus siap berkompetisi secara bebas, tetapi tetap bangga memiliki kultur,” katanya. (dc/daq/ign)