PALANGKA RAYA – Drama politik terjadi dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran kembali menjadi anggota DPD PDIP Kalteng sebagai fungsionaris partai. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini sebelumnya sempat meninggalkan partai tersebut pada Pilkada 2015 lalu.

Kepastian gubernur menjadi fungsionaris PDIP Kalteng disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (7/5). Hasto menuturkan, masuknya Gubernur Kalteng di partai tersebut setelah melalui dialog yang cukup intens dan memerhatikan dinamika politik nasional, serta kepentingan strategis partai.

”Atas pertimbangan itu semua, akhirnya melalui hak prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan umum, memutuskan untuk bersama dengan gubernur (Sugianto, Red). Mulai sekarang Gubernur Kalteng menjadi bagian PDIP,” tegasnya.

Mengenai isu, yang menyebutkan keluarnya Sugianto Sabran dari partai tersebut karena dipecat lantaran tidak mendapat dukungan dalam pilkada lalu, Hasto tidak menjelaskan secara pasti. Dia hanya menegaskan, posisi politik PDIP tidak melihat masa lalu, melainkan lebih tertuju pada arah kebijakan ke depannya.

”Memang, proses antara pilkada hingga kemenangannya merupakan dua hal yang terpisah. Nah, mereka yang terkena sanksi organisasi, termasuk pemecatan akan direhabilitasi. Bagi yang bersangkutan mengajukan permohonan, baik saat kongres atau secara khusus melalui hak prerogatif,” ucapnya.

Hasto menuturkan, kebijakan tersebut tidak hanya dinamika politik nasional dan kepentingan strategis partai. Pihaknya melihat dari sisi percepatan pembangunan di Kalteng melalui sinergitas antarpihak.

Saat disinggung apakah masuknya Sugianto Sabran merupakan salah satu strategi untuk memenangkan pilkada serentak di sepuluh kabupaten dan satu kota tahun depan, Hasto menuturkan, hal tersebut ada kaitannya dengan kepentingan strategis partai.

”Karena apapun tugas-tugas untuk memenangkan pilkada serentak 2018, pemilu legislatif hingga pemilihan presiden, merupakan tugas kepartaian yang diberikan. Bagi kami, pilkada bukan persoalan menang atau kalah, tapi bagaimana menyiapkan pemimpin,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran menegaskan, ia akan bersinergi dan mengikuti apapun yang menjadi keputusan DPP maupun DPD PDIP Kalteng. Menjadi fungsionaris PDIP bukan tanpa pertimbangan. Seluruh kebijakan pemerintah dan percepatan pembangunan harus dilakukan secara bersinergi dengan semua partai.

”Saya juga ingin sekali membangun Kalteng secara harmonis dalam bingkai Pancasila. Mengenai politik, kita sebagai kader PDIP harus siap terdepan bertarung,” ujar Sugianto.

Terkait Pilkada 2015 lalu, Sugianto mengaku saat akan maju telah terlebih dahulu permisi ke DPP PDIP. Tidak ada maksud untuk bergabung dengan partai lain. Bahkan, dia menyebutkan, hati dan jiwa raganya sejak kecil hingga sekarang selalu berada di PDIP.

”Orangtua saya juga dari dulu juga di PDIP, sehingga perjuangan partai ini telah melekat di hati anak-anaknya. Bagi saya, PDIP juga merupakan wadah untuk berjuang membangun Indonesia, khususnya Kalteng,” ujarnya.

Catatan Radar Sampit, persaingan pada pilkada 2015 lalu berlangsung keras. PDIP Kalteng yang mengusung pasangan Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar, habis-habisan melawan pasangan Sugianto Sabran-Habib Said Ismail yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP.

Sugianto yang tak mendapat restu dari PDIP, memilih maju melalui partai lain yang bersedia mengusungnya. Bahkan, Sugianto saat itu terang-terangan menegaskan, siap dipecat dari PDIP terkait langkah politiknya itu. Sebaliknya, PDIP juga menegaskan, pemberian sanksi diberikan kepada kader yang tak aktif dan tak solid mendukung pasangan yang diusung partai berlambang banteng moncong putih itu.

Untuk memenangkan Willy-Wahyudi, PDIP mengerahkan sejumlah tokoh nasional untuk menarik simpati pemilih. Namun, upaya itu gagal. Pasangan Sugianto-Habib melenggang sebagai pemenang dengan selisih suara sekitar empat persen. (sho/ign)