PALANGKA RAYA – Tertundanya Pilgub Kalteng membuat hajatan ini menjadi perhatian nasional. Jumat (8/1), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dijadwalkan berkunjung ke  Bumi Tambun Bungai. Tujuannya melihat langsung kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi yang bakal digelar pada 27 Januari 2016.

Berdasarkan keterangan Plt Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng, Slamet Winaryo, kedatangan Tjahjo Kumolo juga sekaligus memberikan arahan bagi bupati/wali kota se-Kalteng terkait pelaksanaan pilkada, terlebih masalah pemerintahan sekarang.

”Kegiatan itu sangat penting, agar semua pihak siap menyukseskan pilkada yang tertunda. Hal itu agar Kalteng mendapatkan pemimpin dengan kondisi politik yang aman dan damai,” kata Slamet, Kamis (7/1).

Slamet mengatakan, semua pihak khususnya pemerintah daerahnya wajib menyukseskan pilkada. Pelaksanaan yang tinggal beberapa minggu lagi, tentunya harus ada kesiapan yang matang.

Selain itu, dia juga memaparkan bahwa politik hak setiap orang termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi tidak untuk berpolitik praktis. ASN mendapat larangan keras untuk menjadi pengurus maupun anggota partai.

Ia menjelaskan, jika terdapat ASN yang masuk dalam kepengurusan partai, sama halnya dengan mempertaruhkan jabatan profesinya. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 yang menerangkan ASN sebagai unsur aparatur negara, harus netral dari golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam pelayanan, serta dilarang menjadi pengurus/anggota partai.

Pemprov Kalteng, jelasnya, berupaya kuat mendatangkan Mendagri karena banyak hal yang harus disampaikan terkait pilkada susulan. Hal itu sekaligus memberikan semangat kepada semua pihak, untuk menyukseskan pilkada yang tertunda.

”Dalam pertemuan itu, Mendgari meminta pejabat mendorong masyarakat memberikan hak pilih. Pasalnya Pilkada 9 Desember 2015 yang tertunda, banyak selentingan masyarakat  yang tidak bersemangat untuk memilih. Dikhawatirkan angka partisipasi pemilih pilkada susulan menurun,” tegas Slamet. (sho/vin)