KUALA KURUN – Berdasarkan pagu sementara anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (ADD) tahun 2019, Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun menerima dana sebesar Rp 1,451 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan pemerintah desa untuk fokus pada pembangunan.

”Anggaran yang diterima ini akan dibagi ke dalam empat bidang, yakni penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi masyarakat,” ucap Kepala Desa (Kades) Tewang Pajangan Muliadi, Sabtu (30/3) lalu.

Khusus untuk pembangunan tahun 2019, kata dia, sudah tersedia anggaran di dalam APBDes sebesar Rp 800 juta lebih, dengan prioritas dua kegiatan, yakni peningkatan ruas jalan Singamantir sepanjang 235 meter, dengan lebar lima meter, dan tinggi 15 sentimeter. Kemudian, di kiri dan kanan jalan akan dibuat saluran drainase sepanjang 235 meter.

”Ruas jalan Singamantir akan kita aspal, dengan perkiraan penggunaan anggaran sebesar Rp 315 juta lebih. Mengingat keadaan pemukiman ketika musim hujan selalu tergenang air, sehingga kami berkesimpulan membuat saluran drainase. Itu prioritas kami untuk pembangunan di desa,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dari sisa dana Rp 800 juta tadi, akan diprioritaskan pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, berupa bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas kades, BPD, dan lembaga lainnya, serta penyuluhan perlindungan ibu dan anak.

”Nantinya dari anggaran itu, juga akan dibayarkan gaji kades, BPD, RT, dan biaya administrasi penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 475 juta. Sisanya digunakan posyandu dan PAUD berkisar Rp 200 juta,” terangnya.

Sementara itu, Ketua BPD Tewang Pajangan Hepi Tuah menuturkan, sebagai rekan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, BPD selalu memberikan masukan mengenai apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat. Semua usulan yang masuk akan ditampung dan dimasukkan ke dalam dokumen daftar.

”Setiap tahun, kami dari BPD selalu melakukan monitoring ke masyarakat hingga tingkat RT untuk menampung apa usulan masyarakat desa. Setelah diketahui, baru dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun berikutnya,” tuturnya.

Dia mengakui, usulan dari masyarakat desa paling banyak berkutat di bidang infrastruktur yakni perbaikan jalan dan jembatan, pemberdayaan masyarakat terutama kelompok tani (poktan), pembinaan dan pelatihan bagi perempuan, serta penguatan kapasitas untuk pelatihan TP-PKK desa.

”Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa sudah sangat baik. Sejak tahun 2017, mereka selalu berpartisipasi dan bergotong-royong dalam setiap pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Dia menambahkan, dalam penggunaan ADD dan DD itu, pihaknya pun selalu memasang spanduk berisi rincian APBDes, yang ditempatkan di lokasi strategis, terutama di halaman kantor desa. Hal tersebut merupakan bukti transparansi penggunaan keuangan desa, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

”Intinya, seluruh jenis kegiatan yang yang berkaitan dengan pemerintah desa sudah disebarluaskan, dan disampaikan kepada masyarakat,” tandasnya. (arm/fm)