PALANGKA RAYA – Menjelang berakhirnya semester satu tahun anggaran 2018, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) secara keseluruhan mencapai 50 persen dari target Rp 1,5 triliun lebih. Capaian itu karena rata-rata realisasi pendapatan sektor pajak mencapai 50 persen lebih, bahkan ada yang sudah mencapai 69 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng Kaspinoor mengatakan,  capaian tersebut merupakan salah satu prestasi yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini akan berdampak besar bagi peningkatan pendapatan yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

“Semester satu atau triwulan kedua ini masih ada waktu sekitar 10 hari sebelum masuk semester dua, namun untuk PAD sudah mencapai 50 persen. Intinya capaian PAD sudah sangat bagus, dan ini prestasi yang membanggakan,” katanya, Senin (22/6)

Secara rinci 50 persen capaian tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah diterima sebesar Rp 157 miliar atau 50,71 persen, kemudian Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah tercapai Rp 195,8 miliar atau 52,90 persen, Pajak Bahan Bakar telah diterima sebesar Rp 276,2 miliar atau 51 persen, kemudian Pajak Air Permukaan telah mencapai 69,97 persen

“Dengan kondisi yang demikian, berarti PAD Kalteng itu sudah mencapai 50 persen. Tentu ke depan akan terus kita pacu, khususnya untuk mencapai target sampai akhir tahun anggaran,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD , mengingat hal tersebut merupakan kunci peningkatan anggaran yang berdampak langsung terhadap program kegiatan. Maka dari itu, sektor-sektor yang bisa meningkatkan pendapatan harus dimaksimalkan.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya meningkatkan PAD. Mulai dari memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbangan Pihak Ketiga dan mendorong perusahaan membayar royalti. Pemerintah juga mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

“Tentu semuanya harus dipacu, agar terjadi peningkatan pendapatan. Kalau pendapatan naik, pastinya APBD juga naik dan itu bisa membiayai program pembangunan di Kalteng termasuk program sosial masyarakat. Inilah kenapa perlu dipacu sektor pendapatan, terutama pajak,” pungkasnya. (sho/ign)