PALANGKA RAYA - Pandemi Covid-19 di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin mengkhawatirkan. Setiap hari selalu terkonfirmasi kasus positif di sejumlah kabupaten dan kota.

Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalteng Suyuti Syamsul mengakui, tingginya angka kasus ini tentu menimbulkan masalah pada daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi ini. Hal ini tentu sangat menjadi perhatian khusus semua pihak, terutama dalam mengatasi lonjakan kasus.

"Total kasus positif sudah mencapai 550 kasus lebih. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas menjadi dua daerah dengan kasus tertinggi di Kalteng," katanya, Jumat (12/6)

Suyuti mengungkapkan, jumlah tempat tidur yang tersedia di RSUD Doris Sylvanus dan perluasannya di Asrama Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ada sekitar 196 tempat tidur. Namun karena tingginya kasus, membuat tempat tidur yang disediakan saat ini sudah mampir penuh.

"Tingginya angka penularan ini menimbulkan masalah pada daya tampung. Dari 196 tempat tidur yang ada, sekarang hanya tersisa empat yang kosong," ucapnya.

Hal ini tentu akan menimbulkan masalah, karena diperkirakan dalam dua hari kedepan RSUD Doris Sylvanus akan kehabisan tempat tidur. Di satu sisi lanjut Suyuti,  rumah sakit tidak mungkin mengosongkan tempat tidur untuk pasien lain selain Covid-19.

Suyuti menjelaskan, penggunaan tempat tidur perawatan pasien Covid-19 tidak bisa diperkirakan berapa waktunya, mengingat waktu perawatan pasien yang tergolong lama."Kalau penyakit lain paling lama lima hari. Tapi kalau untuk Covid-19 bisa sampai 25 hari. Ya ini lah yang membuat pasien menumpuk karena lambat keluar," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng ini berpendapat, jika laju infeksi tidak teratasi dengan baik, maka sistem layanan rumah sakit di Kalteng terutama di RSUD Doris Sylvanus akan lumpuh, tumbangnya tenaga kesehatan dan habisnya anggaran.

Terkait sejumlah masalah yang dihadapi di RSUD Doris Sylvanus, menurut Suyuti tidak menutup kemungkinan rumah sakit meminta dukungan anggaran kepada kabupaten dan kota yang warganya dirawat agar bisa memperluas bangsal perawatan.

"Tidak hanya itu, dukungan anggaran itu bisa juga untuk gaji dan insentif untuk rekruitmen relawan baru serta mendukung biaya operasional. Jadi, hal ini yang perlu diperhatikan terkait masalah Covid-19," pungkas Suyuti. (sho/gus)