SAMPIT – Sumbangan dana gelap dalam pilkada merupakan bagian dari praktik jahanam untuk meraih kekuasaan. Para cukong ikut membiayai kontestan dengan tujuan mencari keuntungan investasi dengan cara kotor apabila kontestan yang didukung terpilih. Selain berujung korupsi, praktik demikian juga berpotensi menyengsarakan rakyat.
Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kotawaringin Timur Arsusanto mengatakan, kehadiran oknum pengusaha atau konglomerat dalam pilkada sangat perlu diwaspadai. Mereka mendukung sekaligus memodali paslon dengan kompensasi pemberian izin usaha atau menjaga lahan korporasi di daerah itu apabila paslon yang didukung terpilih.
”Kondisi sekarang yang kita nikmati, baik kerusakan alam dan bencana, tidak lepas dari dampak politik sebelumnya. Jadi, benar adanya oknum pengusaha yang mengibaratkan pilkada sebagai meja judi mereka,” kata Arsusanto, Selasa (29/9).
Menurut Arsusanto, keterlibatan korporasi dalam kekuasaan dan dunia politik memang tidak asing. Hal demikian sudah terjadi sejak lama. Mufakat cukong dalam sebuah pesta demokrasi sudah lazim terjadi di dalam pesta demokrasi untuk memuluskan kepentingan usahanya.
”Ini terjadi karena demokrasi berbiaya tinggi dan paslon juga berambisi meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara sekalipun kepemimpinannya nanti jadi kaki-tangan cukong,” ujarnya.
Arsusanto mengungkapkan, publik perlu mengetahui rekam jejak hingga keterbukaan dana kampanye pasangan calon. Hal itu untuk memiminalisir keterlibatan pengusaha hitam dalam kekuasaan politik. Oknum itu memandang pilkada bukan sebagai arena demokrasi untuk menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan berpihak pada rakyat.
”Bawaslu juga harus bisa menekan agar dana kampanye itu memang riil dan bukan hanya sekadar formalitas saja,” tegasnya.
Arsusanto menambahkan, masyarakat hendaknya jangan memilih pasangan calon yang dalam pencalonannya dimotori cukong yang mengincar daerah untuk kerajaan bisnisnya. Tidak jarang ada oknum kepala daerah tidak bisa berkutik ketika masyarakatnya berkonflik dengan dunia usaha, pihak yang lebih aman justru pengusaha karena jadi bagian dari suksesi kepala daerah tersebut.
”Saya kira kalau seperti itu tidak usah dipilih, karena ketika nantinya mereka menjabat, pastinya keberpihakan kepada kepentingan masyarakat sudah tidak ada. Mereka tentunya akan balas jasa kepada cukong tadi dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dibuat penguasa daerah itu tentu akan menguntungkan kepentingan bisnis dan politik para cukong,” ujarnya.
Di Kotim, kata Arsusanto, tidak menutup kemungkinan ada konglomerat yang ikut bermain. Pasalnya, ada sekitar 60 izin usaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi. Tentunya indikasi adanya setoran dana pilkada dari oknum usaha sangat mungkin peluangnya terjadi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, mayoritas calon kepala daerah didukung cukong sejak mekanisme pilkada dipilih langsung oleh masyarakat. Dia menyebut 92 persen peserta pilkada didukung cukong.
Mahfud tak menyebut para calon yang dibiayai para cukong tersebut juga ada di Pilkada 2020. Dia hanya mengatakan, kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong sudah pasti terjadi. Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Dampak kerja sama dengan para cukong dinilai lebih berbahaya dari korupsi uang. (ang/ign)
