SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Sabtu, 03 April 2021 13:09
Kejari Panggil Perkebunan Terkait Galian Diduga C Ilegal
Lokasi Tambang Galian C ilegal Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu.(DOK.RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) masih berupaya mengusut galian C diduga ilegal yang merambah hutan di Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga. Penyelidikan agak terhambat karena sejumlah saksi yang mangkir alias tak hadir saat akan diperiksa jaksa.

Saksi yang mangkir itu, mulai dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng hingga sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hanya satu perusahaan perkebunan yang hadir.

”Iya, benar. Kami ada melakukan pemanggilan (terhadap sejumlah perkebunan), tapi hanya satu yang datang. Akan kami panggil lagi nanti. Semoga mereka kooperatif," kata Kasi Datun Kejari Kotim Trio Andi Wijaya, penyidik dalam kasus itu, Jumat (2/4).

Mengenai pemeriksaan terhadap saksi dari perkebunan yang memenuhi panggilan, Trio enggan membeberkannya. Dia beralasan masih bersifat rahasia. Pihak perkebunan ikut diperiksa karena galian C yang diduga ilegal itu dijual kepada sejumlah perkebunan kelapa sawit.

Informasi yang diperoleh Radar Sampit dari sumber internal Kejari, perwakilan perkebunan membantah membeli galian C. Untuk memastikannya, penyidik akan memanggil pihak lain yang mengetahui perusahaan sawit itu yang selama ini membeli galian C ilegal tersebut.

Sebelumnya, sejumlah saksi telah dimintai keterangan dalam perkara itu, di antaranya, pihak Kecamatan Cempaga, aparatur Desa Bukit Raya, mantan kepala desa, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, dan sejumlah pengusaha galian C. Dari pemeriksaan sementara penyidik, aktivitas itu diduga kuat dibekingi oknum pejabat hingga di tingkat provinsi.

Hal tersebut diungkap, RS, salah satu pemilik usaha galian C ilegal. RS mengaku berani menambang galian C jenis tanah laterit tersebut sejak 2017 tanpa mengantongi izin karena ada restu dari oknum pejabat instansi terkait hingga level pejabat di Pemerintah Provinsi Kalteng.

Sejak kasus ini mencuat, aktivitas penambangan di lokasi terhenti total. Aktivitas truk keluar masuk di sebelah kanan jalan jika menuju arah Palangka Raya yang biasanya dijejali ratusan truk angkutan, kini tak lagi terlihat. (ang/ign)


BACA JUGA

Jumat, 26 Juli 2024 12:02

Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan

SAMPIT – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten…

Kamis, 25 Juli 2024 10:47

Optimalkan Layanan Kesehatan melalui Posyandu ILP

SAMPIT – Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang bersinergi dengan…

Rabu, 24 Juli 2024 17:13

Era Digital, Guru Wajib Melek Teknologi

SAMPIT- Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar kegiatan Workshop…

Selasa, 23 Juli 2024 15:38

Ajak Orang Tua Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional 2024

SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengimbau seluruh masyarakat untuk…

Senin, 22 Juli 2024 15:37

Kerahkan Semua Sumber Daya

SAMPIT –  Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan salah satu wilayah…

Sabtu, 20 Juli 2024 11:24

Bupati Komitmen Jalan Mulus Hingga Pelosok

SAMPIT – Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan menjadi komitmen dan…

Jumat, 19 Juli 2024 15:20

Perjuangkan Semua Desa Teraliri Listrik

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya agar seluruh…

Kamis, 18 Juli 2024 16:15

Puskesmas Antang Kalang II akan Dibangun Tahun 2025

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merencanakan pembangunan Puskesmas…

Rabu, 17 Juli 2024 13:18

Kantor Baru Kecamatan Antang Kalang Diresmikan

SAMPIT - Kantor baru Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur…

Selasa, 16 Juli 2024 12:51

Targetkan MCP Kotim 95 Persen

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan Monitoring…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers