SAMPIT – Persatuan Masyarakat Adat (Permadat) Kabupaten Kotawaringin timur (Kotim) mendukung ancaman Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran terhadap perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit agar ”angkat kaki” dari Kotim apabila tidak melaksanakan kewajiban mereka.

”Kami menyambut baik upaya Gubernur Kalteng ini. Bahkan, upaya ini sebetulnya sudah diharapkan sejak dulu, tapi pemerintah (gubernur) sebelum beliau tidak berbuat banyak. Nah, kebetulan gubernur kita ini kalau saya tangkap gayanya seperti Gubernur DKI. Kalau Gubernur DKI gusur rumah, harapan kita gubernur Kalteng gusur PBS nakal,” kata Dadang Sar, Ketua Harian Permadat Kotim, Selasa (12/7).

Sebelumnya, Gubernur meminta PBS angkat kaki dari Kalteng jika mereka tidak memenuhi kewajiban menyediakan kebun plasma minimal 20 persen dari total realisasi kebun yang dibangun. Gubernur menginginkan PBS dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalteng, khususnya warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dadang menuturkan, bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu Gubernur untuk membahas masalah PBS tersebut, termasuk mendata mengenai PBS nakal di Kalteng. Ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap keputusan Gubenur mengenai masalah kewajiban PBS.

”Dalam waktu dekat kami dari Permadat Kotim akan bertemu Gubernur Kalteng untuk memperkaya data mengenai PBS mana saja yang belum melaksanakan kewajiban dan yang menggarap di luar izin atau yang beraktivitas di kawasan terlarang,” tandasnya. (sei/ign)