NANGA BULIK – Kabar mengejutkan datang dari DPD Perindo Lamandau. Ketua dan sejumlah pengurusnya tiba-tiba mengundurkan diri serentak.  Pengunduran diri mereka itu juga bakal diikuti oleh pengurus di sejumlah kecamatan.

Lima pengurus DPD Perindo Lamandau yang mengundurkan diri itu adalah H Rere Nor Redimansyah (ketua), Sundari (wakil bendahara), Sabirin (wakil ketua bidang pendidikan dan kebudayaan), Hendrayani (wakil ketua bidang sosial ekonomi), dan Andri Yulianto (wakil ketua bidang advokasi dan hukum).

Dalam jumpa pers yang dilaksanakan Senin (6/2) lalu, H Rere mengatakan bahwa pengunduran dirinya bersama keempat pengurus lainnya itu bukan tanpa sebab. ”Menurut kami, pola kepemimpinan ketua DPW Perindo Kalteng (Pancani Gandrung) sudah tidak sejalan dengan DPD Lamandau," ungkapnya.

Pertama, kata dia, kepimpinan ketua DPW yang ada saat ini polanya otoriter. Padahal sesungguhnya, DPD itu hak penuh dari DPP, baik untuk pengangkatan maupun pemberhentian.

”Selama ini, ketika ada permasalahan kecil selalu ancamannya memberhentikan kader partai yang tidak nurut," jelasnya.

Sehingga mereka menilai ketua DPW kurang memahami statusnya. Dia dinilai tidak paham bahwa SK kepengurusan DPD dikeluarkan DPP. Artinya, menurut ketentuan, yang bisa mengangkat dan memberhentikan adalah DPP, bukan ketua DPW. Ketua DPW hanya bisa memberikan rekomendasi, itupun harus melalui proses.

”Tidak serta merta satu diberhentikan, satu diangkat. Sehingga saya tidak yakin dia (ketua DPW) ngerti dengan mekanisme partai. Selama ini DPW juga tidak pernah melakukan pembinaan kepada kami yang ada di tingkat kabupaten," ucapnya.

Yang ada, kata dia, hanya perintah yang harus dijalankan. Apapun keluhan kami dianggap itu konsekeunsi jabatan. Tetapi selama ini, hal itu coba dijalankan.

”DPW cuma mengelola 14 kabupaten/kota, sementara kami harus kelola 8 kecamatan dan 85 desa. Dan dalam satu tahun kepemimpinan saya semua sudah berjalan lancar,  pengurus di semua kecamatan dan desa sudah terbentuk, "jelasnya.

Dan hal lain yang menjadi pertimbangan kemunduran mereka adalah ketua DPW tidak melihat apa yang sudah dibangun untuk membesarkan Perindo di Lamandau.

”Kami sudah melakukan konsolidasi ke semua DPC (8 kecamatan) dan 85 desa yang sudah kami bentuk  kepengurusannya, dan semua kita mengunakan dana pribadi," cetusnya.

Dan yang membuatnya merasa tidak dihargai, ketua DPW mengancam untuk memberhentikannya kalau tidak hadir dalam rapat konsolidasi di Palangka Raya beberapa waktu lalu. Ancaman itu disampaikan melalui sekretaris DPD Lamandau.

”Ancaman dari ketua DPW, kalau ketua-mu (saya) tidak mau hadir, kamu (sekretaris DPD) saja yang hadir, sekalian nanti kamu yang menggantikan ketua-mu," ucap Rere menirukan sekretarisnya saat melapor kepadanya.

”Intinya, beberapa hal itulah yang membuat saya dan teman-teman lainnya kecewa. Jadi kami memutuskan mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Perindo Lamandau," tandasnya.

Selain lima pengurus DPD Lamandau, setidaknya ada 3 pengurus DPC yang juga mengundurkan diri, yakni DPC Kecamatan Bulik, Sematu jaya, dan Delang.

”Saya tidak pernah menyesali keputusan saya, tidak pernah berhitung untung rugi karena saya bukan berdagang.  Dalam politik ini adalah hal biasa. Hanya saja, saya perlu menyampaikan pada masyarakat Lamandau agar tidak salah dalam menerima informasi tentang sikap yang saya ambil," tegas pria yang tetap serius akan maju dalam Pilkada Lamandau 2018,  meskipun telah melepaskan parpolnya tersebut. (mex/soc)