PALANGKA RAYA – Banyaknya perkebunan besar swasta (PBS) di Kalteng dinilai belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat Kalteng. Berdasarkan hasil kunjungan kerja anggota DPR RI Rahmat Nasution Hamka, banyak masyarakat yang berada di sekitar perkebunan belum sejahtera. Bahkan sering terlibat konflik dengan perusahaan.

Selain itu, masyarakat mengeluhkan belum direalisasikannya plasma kepada masyarakat. "Keberadaan perkebunan kelapa sawit skala besar harus memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut senada yang sering disampaikan Pak Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam setiap kesempatan, agar perusahaan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan melaksanakan program kebun plasma 20 persen untuk masyarakat," kata Rahmat usai sosialisi empat pilar kebangsaan kepada Himpunan Mahasiswa Kobar, Sabtu (10/6).

Selaku wakil rakyat dari dapil Kalteng, Rahmat Hamka mendukung arah kebijakan Gubernur Kalteng. Namun, perusahaan belum melaksanakan kebijakan  tersebut dengan baik. Pasalnya, masyarakat dan mahasiswa masih mengeluhkan minimnya realisasi kebun plasma.

"Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton. Harus ada pelibatan masyarakat secara aktif, baik sebagi pekerja maupun penerima kebun plasma. Jika ini tidak juga direalisasikan, kita akan bawa persoalan ini ke pusat," tegasnya.

Rahmat meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap PBS yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk ikut memajukan Kalteng. "Apabila PBS tidak mengindahkan hal tersebut dan terkesan mengabaikan, harus ada sikap tegas. Kita juga meminta agar segera dilakukan audit terbuka secara independen terhadap keberadaan PBS, sehingga dapat diketahui kebenaran luasan dan juga pemanfaatan kawasan," pungkasnya. (arj/ign)