NANGA BULIK – Tokoh masyarakat Kabupaten Lamandau H. Arsyadi Madiah mengkhawatirkan potensi munculnya konflik sosial jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamandau 2018.

Ia memperhatikan belakangan banyak isu-isu atau opini yang menggiring masalah calon harus putra daerah.

Hal ini diungkapkan Arsyadi di dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digagas Polres Lamandau belum lama tadi.

"Ini adalah isu yang semestinya tidak dihembuskan jelang pilkada,   cukup sensitif, sama dengan isu SARA. Kita harus bisa meluruskan dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat," kata Arsyadi, belum lama tadi.

Menurut salah satu tokoh pendiri Kabupaten Lamandau ini,

secara sederhana dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok elite dan kelompok awam. 

Bagi masyarakat elite, lebih memahami aturan dan tidak terpengaruh isu SARA dalam menentukan pilihan. Namun, justru kalangan ini pula yang kerap kali memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan kelompok dan golongan. 

Sementara masyarakat awam tidak begitu tertarik memahami aturan dan mudah digiring atau dipengaruhi oleh kelompok elite. "Saya harap baik para pejabat, ASN, partai politik dan tokoh agama serta ormas bisa memberikan pandangan politik yang benar kepada masyarakat. Seperti masalah isu putra daerah, tidak ada Undang-Undang yang mengatur harus putra daerah untuk menjadi pemimpin daerah. Kalau melawan itu berarti juga melanggar UU," cetus mantan Ketua KPU Lamandau dua periode ini. 

Ia juga berharap agar pengguna media sosial bisa lebih arif.  Dengan tidak menghembuskan hal-hal yang bertentangan dengan dasar-dasar negara,  apalagi sampai berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat. 

" Sebentar lagi pilkada, meskipun ini hal kecil dapat menjadi masalah di kemudian hari jika tidak kita bendung dan kita luruskan sejak dini. Mari kita jaga kekondusifan daerah," ajak pria yang juga menjabat sebagai Ketua LPTQ Lamandau ini. 

Sementara itu, Kapolres Lamandau, AKBP Andhika Kelana Wiratama dalam kesempatan yang sama juga menanggapi bahwa pihaknya mengakui ada upaya meskipun secara lisan namun nyata mengarah pada provokasi dan disintegrasi jelang pilkada.

" Kita harus bertindak secara netral dan jadi peredam suasana. Jika hal ini terus bergulir memang bisa jadi pemicu konflik sosial.  Diimbau, kita bisa arif dan bijaksana menyikapinya. Sehingga tidak jadi bola panas yang dapat membakar atau bola salju yang semakin membesar," imbau Kapolres. (mex/fm)