MANAGED BY:
SENIN
19 APRIL
19 APRIL
Sementara itu, Ujang Iskandar mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berjalan aman. Namun, pihaknya akan tetap mengajukan gugatan.
”Mengajukan gugatan bukan berarti tak legawa, tapi ini konstitusi. Kami tidak memaksakan kehendak. Ini berdasarkan laporan masyarakat dan seluruh elemen menyampaikan banyak terjadi kecurangan dan TSM itu dugaannya. Langkah ini agar betul-betul dapat pemimpin yang kosntitusional," katanya.
Sebelumnya diberitakan, peraturan MK mensyaratkan selisih suara untuk mengajukan sengketa. Yakni, selisih suara maksimal 2 persen untuk pilgub dengan penduduk maksimal 2 juta, selisih 1,5 persen untuk pilgub penduduk 2–6 juta, maksimal 1 persen untuk pilgub dengan penduduk 6–12 juta, dan selisih maksimal 0,5 persen untuk pilgub yang penduduknya lebih dari 12 juta jiwa.
Kemudian, di level pilbup/pilwali, jumlah penduduk kurang dari 250 ribu syarat selisih maksimal 2 persen, penduduk 250–500 ribu maksimal 1,5 persen, penduduk 500 ribu–1 juta maksimal 1 persen, dan penduduk lebih dari 1 juta selisih suara maksimal 0,5 persen.
Peneliti Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, dalam pilkada sebelumnya, syarat perselisihan hasil pilkada (PHP) diputus di awal. Ketika pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas, MK langsung menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun, dalam Pilkada 2020, syarat itu diperiksa saat sidang pokok permohonan.
Imbasnya, lanjut Ihsan, jika saat sidang ditemukan faktor lain seperti unsur kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), selisih suara bisa tidak dipertimbangkan. ”Kalau pembuktiannya terbukti dan apalagi pelanggarannya adalah TSM, sangat mungkin dikabulkan MK,” tuturnya.
