MANAGED BY:
KAMIS
28 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Selasa, 12 Januari 2021 10:37
Mengaku Jadi Korban Kriminalisasi, Petani Sawit Ini Surati Presiden dan Menkopulhukam
JALANI SIDANG: Abdul Fatah saat keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Sampit bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seruyan, Senin (11/1).(RADO/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO,

SAMPIT – Terdakwa kasus dugaan penggarapan hutan di Kabupaten Seruyan Abdul Fatah merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya. Karena itu, petani sawit tersebut berencana mengirim surat pada Presiden RI Joko Widodo dan Menkopulhukam Mahfud MD untuk meminta keadilan dalam kasusnya.

Abdul Fatah mengaku memiliki bukti kuat bahwa lahan yang digarapnya merupakan perkebunan, bukan kawasan hutan. ”Saya mengharapkan pengadilan bisa memutus dengan adil, karena lahan yang saya beli berbentuk lahan sawit dan saya ganti sawit lagi. Jadi, bukan hutan yang saya kelola. Saya juga mengharapkan Presiden Jokowi memperhatikan kasus saya," katanya, Senin (11/1) di Pengadilan Negeri Sampit.

Abdul Fatah menuturkan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, lahan yang  dikelola itu masuk program prioritas nasional, yaitu Tanah Reforma Agraria (TORA). Dia mengharapkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam turut memperhatikan kasus tersebut.

”Karena kebetulan saat itu yang menjadi Ketua MK dan memutuskan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 (terkait Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) adalah Pak Mahfud," ucapnya.

Abdul Fatah menambahkan, mengacu Perpres 88/2017, seharusnya tidak boleh ada penangkapan. ”Tapi saya ditangkap dan diproses pidana. Jadi saya ada rencana menyurati presiden," ujarnya.

Sementara itu, melalui kuasa hukumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampit, terdakwa mempertanyakan kepada Majelis Hakim yang diketuai Ike Liduri soal surat pengalihan penahanan. Namun, majelis menyebutkan bahwa pihaknya belum memberikan jawaban atas surat kuasa hukum tersebut.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 28 Januari 2021 14:48

Kotim Bercahaya Minta Jadi Pemenang Pilkada

SAMPIT – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotim Muhammad…

Kamis, 28 Januari 2021 14:43

Dugaan Kecurangan Pilkada Disebut-sebut Lebih Dahsyat dari Pilkada Kobar 2010

SAMPIT – Dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kalteng 2020…

Kamis, 28 Januari 2021 14:34

Makin Tak Terkendali..!!! Truk Abaikan Larangan Pemkab

SAMPIT – Larangan Pemkab Kotim agar truk angkutan perusahaan tak…

Kamis, 28 Januari 2021 14:04

Bupati Gugup saat Akan Disuntik

SAMPIT – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) secara…

Kamis, 28 Januari 2021 09:15

DPRD Kotim akan Panggil Pihak Perusahaan

SAMPIT— Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo…

Kamis, 28 Januari 2021 09:07

Lagi, 4.760 Vial Vaksin Tiba di Kotim

SAMPIT— Kabupaten Kotawaringin (Kotim) kembali kedatangan vaksin Covid-19 sebanyak 4.760…

Rabu, 27 Januari 2021 15:08

Pembuktian Kecurangan Demokrasi

PALANGKA RAYA – Sidang sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) di…

Rabu, 27 Januari 2021 14:55

Bangkai Buaya Senyulong yang Diajak Narsis Dikuburkan

PANGKALAN BUN – Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) Seksi Konservasi…

Rabu, 27 Januari 2021 14:50

CATAT YA!!! Hanya Tiga Jalan Ini yang Boleh Dilewati Truk

SAMPIT – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melarang…

Rabu, 27 Januari 2021 14:47

AWAS!!! Pemalsu Rapid Test Bahayakan Orang Lain

SAMPIT - Kapolres Kotim AKBP Abdoel Harris Jakin meminta kepada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers